Dalam era pembangunan yang sejalan dengan konvensi-konvensi internasional, bahwa peranan merek jadi sangat penting dalam menjaga persaingan usaha dan harus disesuaikan dengan peraturan merek. Dalam Undang-undang merek No.l5 tahun 2001, juga disebut pertimbangan bahwa hukum merek harus disesuaikan dengan perjanjian Trade Related Aspect of lntelectual Property Right dan UU No.7 tahun 1974 tentang pengesahan Agreement World Trade Organization. Dalam hal ini merek sebagai salah satu wujud karya Intelektual, juga memiliki peranan penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang dan jasa di Indonesia. Merek juga merupakan "Suatu alat yang digunakan untuk membedakan barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu perusahaan dengan maksud untuk menunjukkan ciri dan asal usul barang (Indication of Origin)". Undang-undang No.I5 tahun 2001 merupakan perubahan dati Undang-undang No.14 tahun 1997, diharapkan dapat memberikan perlindungan terhadap pemegang hak merek barang terdaftar dati perbuatan melawan hukum. Dalam prakteknya pernah terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan terhadap hak merek barang terdaftar sebagai usaha persaingan yang tidak jujur seperti peniruan, pemalsuan, atau pemakaian merek tanpa hak terhadap merek-merek tertentu. Keadaan seperti ini tentu saja tidak hanya akan merugikan pemilik merek, tetapi juga akan merugikan para konsumen. Dapat diketahui bahwa ada beberapa tempat di kota Medan yang dijadikan lokasi penjualan barang-barang dengan merek-merek palsu, misalnya : pusat pasar sentral, pasar petisah, pasar murah Medan Plaza, dan sebagainya. Oleh karena itu permasalahan dalam tesis ini adalah: 1) Siapakah yang menjadi subjek dan apakah objek terhadap pelanggaran merek terdaftar ? 2) Apakah tindakan dati si pemilik merek terdaftar terhadap pelanggaran merek yang dimiliki ? 3) Bagaimana sanksi hukum terhadap pelanggaran merek terdaftar ? Untuk mengkaji dan menjawab pennasalahan tersebut di atas, maka dilakukan penelitian di Departemen Kehakiman dan HAM-SUMUT. Dimana data-data diperoleh dengan melakukan pendekatan Yuridis nonnatis dan bersifat penelitian Deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip yang dilaksanakan tersebut tergantung kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan kenyataan yang ada di lapangan. Bahwa dalam beberapa tahun belakangan ini banyak sekali terjadi pelanggaran terhadap hak merek. Pelanggaran hak merek itu mulai meningkat di Indonesia sejak kebijakan Pasar bebas yang dicanangkan pemerintahan Indonesia, dimana Investor Asing diberikan kesempatan untuk menanam modalnya di Indonesia. Untuk melindungi para pengusaha ataupun pemegang hak merek dari perbuatan melawan hukmn yang dilakukan terhadap hak merek barang terdaftar, maka perlu diberikan perlindungan hukum terhadap hak merek barang terdaftar. Perlindungan hukum dapat berupa pemberian sanksi hukum terhadap pelanggaran hak merek, baik dalam bentuk ganti rugi maupun dalam bentuk tuntutan pidana.

04016025