Masalah grosse akta merupakan topik yang sangat menarik di dalam khasanah ilmu hukum terutama hukum acara perdata. Di dalam praktek sering dijumpai grosse akta yang tidak dapat dieksekusi karena berbagai alasan dan upaya hukum yang dapat menghalangnya serta adanya kendala yang dihadapi kreditur di dalam melaksanakan eksekusi grosse akta. Untuk menjawab permasalahan-permasalahan tersebut dilakukan penelitian yang bersifat deskriptif analitis pada 9 (sembilan) buah bank sampel di Kota Medan dengan menggunakan metode purposive sampling. Data-data tersebut dikumpulkan dengan menggunakan studi dokumen, wawancara dan kuesioner, lalu dikelompokkan dan ditabulasi dalam bentuk tabel frekuensi yang kemudian dianalisa secara induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian dari grosse akta yang dimohonkan eksekusinya ke pengadilan mengalami kegagalan karena tidak memenuhi syarat formil dan materil, di samping adanya perlawanan, penundaan atau pembatalan lelang dan penghentian eksekusi karena debitur pailit serta masih belum adanya persamaan persepsi antara praktisi dengan penegak keadilan sehingga diambil suatu jalan tengah untuk mengatasi masalah tersebut dengan membuat suatu kuasa untuk memasang grosse akta pengakuan hutang yang mana kuasa ini baru dipergunakan apabila debitur wanprestasi. Untuk menjamin kepastian hukum mengenai grosse akta ini perlu disusun suatu rancangan undang-undang yang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat.

D0101193