Pada zaman dahulu suatu persengketaan diantara sesama anggota masyarakat selalu diselesaikan di depan hakim pada pengadilan formal. Namun harus diakui, pada kenyataannya, bahwa proses litigasi tidak selamanya berjalan sesuai dengan koridor yang digariskan oleh undan-gundang. Keadaan ini dapat saja dipengaruhi oleh faktor prilaku manusia pencari keadilan itu sendiri dan dapat juga datangnya dari oknum aparat penegak hukum yang memanfaatkan kondisi persengketaan yang terjadi menjadi lahan subur untuk meraut rezeki. Konsekwensinya terkesan bahwa hukum itu hanya berpihak pada orang yang berkuasa atau orang yang mampu. Kondisi ini mengakibatkan masyarakat makin tidak percaya pada proses litigasi yang mengakibatkan jatuhnya pamor dan wibawa pengadilan.Untuk mengatasi situasi seperti itu, kehadiran pihak ketiga sangat diperlukan guna mengakhiri perselisihan yang terjadi, Pihak ketiga yang menengahi persengketaan disebut mediator, mediator dapat dilakukan oleh siapa saja dan dari kalangan mana saja, baik atas permintaan maupun tanpa permintaan dari pihak yang berselisih. Pada umumnya peran ini dimainkan oleh pengetua adat, kepala desa, pimpinan agama, ketua perkumpulan, tokoh masyarakat dan sebagainya. Adapun masalah yang akan dirumuskan dalam penelitian ini adalah apakah notaris dapat dipercaya apabila diberdayakan sebagai mediator dalam alternatif penyelesaian sengketa serta faktor-faktor kegagalan dan keberhasilannya, dengan mempergunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif analitis dan pendekatan yuridis normatif dan yuridis sosiologis. Kota Medan dipilih sebagai lokasi penelitian dengan mengambil 30 orang notaris sebagai sampel secara random sampling. Kesimpulan dari hasil penelitian menunjukan bahwa notaris sebagai pejabat umum pada dewasa ini mulai diminati oIeh masyarakat sebagai mediator dalam altematif penyelesaian sengketa, tendensi ini merupakan akibat dari persepsi masyarakat memposisikan notaris sebagai pihak yang netral, dapat dipercaya, mempunyai pengetahuan yang luas terutama di bidang hukum dan tidak memerlukan biaya yang mahal serta dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat, sehingga hasil yang dicapai dapat memberikan kepuasan yang relatif seimbang. Faktor lain yang juga dipertimbangkan oleh masyarakat untuk memilih notaris sebagai mediator adalah : kharisma, kejujuran, pendidikan, memahami/menguasai permasalahan terhadap akte yang diperbuatnya. Saran yang dapat disumbangan dari penelitian ini adalah : Sesuai dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat, agar notaris sebagai mediator dapat dilembagakan dan suatu peraturan perundangan, terutama didalam Rancangan Undang Undang Jabatan Notaris yang baru, karena hal ini sangat memungkinkan bila ditinjau dari Peraturan Mahkamah Agung No.02 tahun 2003.

04011665