Isu mengenai perlindungan anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari masalah hak asasi manusia. Undang-undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak merupakan wujud perlindungan anak dalam proses pengadilan. Perlakuan terhadap anak yang melakukan kejahatan tentu saja berbeda dengan orang dewasa baik dalam proses pengadilan maupun dalam hal pemberian hukuman. Sistem peradilan pidana bagi anak adalah suatu sistem yang bertujuan untuk menanggulangi kejahatan yang dilakukan oleh seorang anak, dengan bekerjanya keempat subsistem (yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan bagi anak), sehingga dapat mencegah terjadinya korban kejahatan serta mencegah mereka yang sedang ataupun telah se1esai menjalani pidana tidak mengulangi lagi perbuatan mereka yang melanggar hukum tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bekerjanya keempat sub system dalam peradilan pidana bagi anak baik dalam proses pengadilan anak dan dalam pelaksauaan putusan hakim, kendala-kendala apa yang dihadapi serta upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam proses pengadilan anak. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis sosiologis. Responden penelitian ini terdiri dari penyidik, jaksa, hakim, pembimbing kemasyarakatan, dan narapidana anak yang ditetapkan masing-masing 10 orang. Data primer diperoleh langsung melalui waancara dan penyebaran kuesioner, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keempat subsistem dalam peradilan pidana bagi anak belum optimal melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak (sebagai lex specialisy Undang-undang Pengadilan Anak menghendaki agar peradilan pidana bagi anak dilakukan oleh penyidik anak, jaksa anak, dan hakim anak tetapi dalam pelaksanannya masih minimnya (minim sekali) hal tersebut ditemukan pada masing-masing tingkar pemeriksaan. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengalaman sebagai penyidik, jaksa, hakim,tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa serta tidak mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak sehingga dalam melaksanakan tugasnya tidak memperhatikan kepentingan anak. Juga kerjasama yang erat dalam suatu sistem oleh keempat instansi ini adaJah belum dilaksanakan sepenuhnya. Hal ini dapat ditemukan bahwa mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan diserahkan sepenuhnya menjadi tanggung jawab kepolian. Putusan yang tidak adil dan tidak berhasilnya pengadilan memberikan pidana terhadap pelaku sehingga mengoyahkan kepercayaan masyarakat pada hukum. Dan hal ini dapat mendorong narapidana anak untuk lebih berani melakukan perbuatannya. Pemasyarakatan pun dapat membuat ketidak percayaan kepada hukum apabila mantan narapidana anak gagal berintegrasi kembali pada masyarakat, Sehingga upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi kendala-kendala tersebut adalah tanggung jawab masing-masing instansi harus jelas terbagi sehingga masing-masing instansi akan memperhatikan efektifitas secara menyeluruh dari sistem peradilan pidana yang berlaku bagi anak.

02012715