Dalam setiap kontrak kerjasama penanaman modal asing (joint venture) selalu dijumpai pasal-pasal yang memuat pengaturan penyelesaian sengketa. Namun hambatan-hambatan dalam pemanfaatan pengadilan dan lernbaga arbitrase nasional, menyebabkan para investor lebih menyukai untuk memilih lembaga arbitrase asing dalam kontrak kerjasama penanaman modal asing (joint venture) yang dibuat. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui lembaga arbitrase asing apakah yang selalu dipergunakan oleh para investor di Kota Medan, faktor-faktor apakah yang menjadi pendorong pilihan terhadap lembaga arbitrase asing, serta hal-hal apakah yang merupakan penghambat berkaitan dengan piJihan lembaga arbitrase asing tersebut. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dengan metode pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan-perusahaan penanaman modal asing yang terdapat di Kota Medan, yang meliputi 20 responden dan dipilih secara purposive sampling. Data primer diperoleh langsung di lapangan melalui wawancara dan penyebaran kuesioner. Data sekunder diperoleh melalui wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa para investor selalu mempergunakan pengadilan dan lembaga arbitrase sebagai media penyelesaian sengketa. Khusus untuk penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase, para investor lebih menyukai untuk mempergunakan bentuk lembaga arbitrase institusional, terutama yang berkedudukan di luar negeri seperti ICC, UNCITRAL, dan sebagainya. Latar belakang dipilihnya lembaga arbitrase asing, disebabkan lembaga arbitrase asing memiliki banyak tenaga ahli di bidang perdagangan internasional, kredibilitas yang dianggap baik di kalangan investor,• sistem hukum dan para hakim Negara berkembang yang sulit untuk dimengerti, adanya posisi superior dari investor asing, dan adanya pandangan bahwa lembaga arbitrase adalah produk negara-negara maju yang dipaksakan pemberlakuannya kepada negara berkembang. Dalam melaksanakan pilihan terhadap lembaga arbitrase asing terdapat hambatan-hambatan antara lain, kesulitan dalam membuat rumusan klausula arbitarse, besarnya biaya yang harus dikeluarkan para investor, hambatan pelaksanaan keputusan arbitrase asing karena dianggap sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan yang dimiliki suatu negara, dan karena masih dianutnya asas reciprocitas dalam pengakuan dan pelaksanaan keputusan arbitrase asing.

D0101370