Penelitian ini dilakukan bertitik tolak dari tugas kejaksaan sebagai lembaga penuntutan yang dapat dipandang sebagai lembaga yang mengendalikan pola-pola kehidupan sosial serta menjamin nilai-nilai sosial yang dihayati oleh anggota masyarakat. Di dalam menjalankan tugas tersebut,kejaksaaan senantiasa berupaya meningkatkan kualitas petalaksanaan tugas yang diberikan kepadanya, salah satunya dalam penanganan perkara korupsi. Praktek korupsi yang cenderung meningkat, merupakan hal yang serius bagi upaya penanganan hukum di Indonesia, terutama pihak kejaksaan. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang korupsi di Kejaksaan Negeri Medan, serta untuk mengetahui bagaimana hambatan-hambatan yang ada dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi. Untuk mengetahui bagaimana peranan dan tanggung jawab kejaksaan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Medan dilakukan pendekatan yuridis normatif melalui kajian KUHAP, UU NO.5 tahun 1991 tentang Kejaksaan RI beserta dengan peraturan pelaksanaannya. Hal-hal yang ditemukan dari penelitian ini adalah bahwa penanganan tindak pidana korupsi belum maksimal dan masih minimnya sumber daya manusia kejaksaan yang profeslonal dan handal dalam bertindak untuk dan atas nama negara. Hal ini mengakibatkan banyaknya perkara korupsi yang di dalam penanganannya kurang optimal sehingga di dalam penyelesaiannya yaitu adanya putusan hakim yang kurang atau belum sesuai dengan tuntutan pidana jaksa dan keinginan masyarakat.

D0300266