ABSTRAK Sistem Pemasyarakatan merupakan perkembangan dari pelaksanaan sistem kepenjaraan berasaskan pembalasan dan penyiksaan-penyiksaan badan yang tidak manusiawi dengan harapan agar si terpidana betul-betul merasa tobat dan jera sehingga tidak mengulangi lagi perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum, Sistem Pemasyarakatan berasaskan pembinaan sesuai dengan Pancasila. Pembinaan bertujuan agar Narapidana setelah selesai menjalani masa pidananya tidak akan mengulangi perbuatannya (kejahatan) dan dapat hidup bermasyarakat secara wajar serta ikut berpartisipasi di dalam pembangunan. Oleh karena itu maka setiap Narapidana didalam Lembaga Pemasyarakatan di bina dan di didik agar menyesali perbuatannya dan mengembangkannya menjadi Warga Binaan Pemasyarakatan yang baik dan taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral serta di bina dalam hal kemandirian sebagai bekal hidup dikemudian hari apabila sudah pulang dari Lembaga Pemasyarakatan. Permasalahan penelitian ini ingin menjawab bagaimana pola pembinaan dalam sistem Pemasyarakatan dan faktor-faktor penghambat dalam melaksanakan pembinaan di LAPAS Lubuk Pakam. Untuk menjawab permasalahan tersebut diadakan penelitian pendekatan hukum normative dan hukum empiris. Adapun sifat penelitian yang dilakukan adalah deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran situasi yang diteliti ataupun keadaan yang sebenarnya terjadi, Hasil penelitian menunjukkan bahwa petugas Pemasyarakatan mendapat hambatan dalam pelaksanaan pembinaan Narapidana, belum terisinya semua jabatan Struktural di LAPAS Lubuk Pakam, kurangnya sarana dan prasarana, kesejahteraan pegawai belum mencukupi dan jumlah Narapidana yang tidak sesuai dengan daya tampung LAPAS (over kapasitas).

05012320