Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), dapat diketahui bahwa kehidupan dan praktek hukum bisnis di Indonesia akan menunjukkan adanya kepastian hukum, di antaranya perlindungan hukum terhadap pemegang saham. Sebelum keluarnya UUPT, ketentuan yang mengatur suatu perseroan hanya dikendalikan oleh KUH Dagang yaitu mulai dari Pasal 36 sampai dengan 56. Perlindungan hukum terhadap pemegang saham yang diatur dalam UUPT merupakan lembaga-lembaga hukum baru yang sebelumnya tidak diatur dalam sistem hukum Indonesia. Lembaga-lembaga hukum barn mengenai perlindungan hukum terhadap pemegang saham sebagaimana diatur dalam UUPT telah lama diterapkan di Negara Amerika Serikat, untuk itu diperlukan studi komparatif dengan Revised Model Business Corporation Act (RMBCA) yang berlaku di Amerika Serikat. Penelitian ini berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas. Permasalahan yang ingin dijawab dalam penelitian ini ada tiga yaitu apa persamaan dan perbedaan UUPT dengan RMBCA dalam mengatur perlindungan hukum terhadap pemegang saham, dan bagaimana hak dan kewajiban pemegang saham dalam mempertahankan keberadaannya dalam perseroan serta bagaimana keputusan hakim dalam melindungi pemegang saham sehingga dapat mencapai maksud dan tujuannya Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis sosiologis yang betsif'at deskriptif analitis yang sengaja mendiskripsikan dan menganalisis peranan pemegang saham dalam UUPT serta membandingkannya dengari RMBCA yang berlaku di Amerika Serikat. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa tinjauan dari sudut perlindungan hukum pemegang saham, bahwa UUPT dapat disejajarkan dengan RMBCA. Selain bersamaan ada juga perbedaan antara UUPT dengan RMBCA yaitu dalam UUPT secara kontekstual jarang menyebut Pengadilan sebagai lembaga pembuat keputusan. Bila pemegang saham melakukan penuntutan berdasarkan haknya, maka pemegang saham berkewajiban memperhatikan kepentingan perusahaan. Berdasarkan yurisprudensi yang ada, hakim membuat keputusan berdasarkan itikad baik pemegang saham dan pengurus, kepentingan pemegang saham dan perusahaan dan kepatutan. Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan di atas maka disarankan agar dibuat peraturanperaturan pelaksanaan dari beberapa pasal-pasal mengenai perlindungan hukum terhadap pemegang saham.

04015551