Putusan pernyataan pailit oleh pengadilan terhadap debitur yang tidak membayar utangnya akan menimbulkan dampak merugikan yang sangat luas tidak hanya bagi debitur, namun juga bagi negara maupun masyarakat, karena dapat mempengaruhi jumlah pendapatan negara berupa pajak, hingga menimbulkan putusnya hubungan kerja bagi pegawai dan buruh yang dapat mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat. Ada kalanya debitur yang dipailitkan oleh minoritas kreditur sesungguhnya masih memiliki prospek usaha yang baik dan dapat kembali menjadi perusahaan yang sehat apabila diberikan beberapa keringanan terhadap utang-utangnya melalui langkah restrukturisasi. Restrukturisasi utang dilakukan sepanjang utang-utang Debitor layak untuk direstrukturisasi karena Perseroan Debitor masih memiliki prospek usaha yang baik untuk mampu melunasi utang dan akan menjadi Perseroan yang sehat untuk dapat melanjutkan kegiatan usahanya apabila diberi penundaan jangka waktu pelunasan dalam jangka waktu yang wajar, baik dengan atau tanpa diberi keringanan terhadap persyaratan utangnya baik restrukturisasi utang itu dilakukan dengan atau tanpa disertai upaya untuk menyehatkan Perseroan yang bersangkutan. Namun mengenai restrukturisasi utang tidak cukup diatur dalam Undang-Undang Kepailitan pada bagian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sehingga debitur tidak mempunyai pegangan yang jelas atas upaya restrukturisasi yang dapat ditempuhnya. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka tesis ini berupaya menelaah dan menelusuri lebih jauh perihal restrukturisasi utang sebagai upaya debitur untuk mencegah kepailitan, bagaimana pengaturannya dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, bagaimana konsep restrukturisasi dalam kepailitan dan bagaimana pelaksanaannya dalam praktek. Dalam penulisan tesis ini digunakan metode library research (penelitian pustaka) yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap data-data yang diperoleh dari yurisprudensi, buku-buku ilmiah, undang-undang, jurnal hukum, situs internet dan lain-lain. Setelah itu digunakan metode deskriptif analisis, dimana skripsi ini diawali dengan pemaparan data dan kemudian dilanjutkan dengan analisa data berdasarkan kerangka acuan yang telah ditetapkan.Setelah menggunakan metode yang ada, ditunjang dengan data-data yang konkret, maka dari penulisan tesis ini maka dapat diketahui bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Restrukturisasi Utang Perseroan telah cukup jelas mengatur tentang Restrukturisasi Utang. Restrukturisasi utang merupakan upaya yang dapat ditempuh debitur untuk menghindarkan dirinya dari kepailitan, yang mana dengan restrukturisasi utang yang tertuang dalam suatu perjanjian perdamaian, debitur diberikan kelonggaran-kelonggaran tertentu dalam melunasi kewajibannya yaitu antara lain berupa penjadwalan kembali utang (rescheduling), pemberian masa tenggang (grace period), persyaratan kembali perjanjian utang (reconditioning), pengurangan jumlah utang pokok (hair cut), pengurangan atau pembebasan jumlah bunga yang tertunggak, dan biaya-biaya lain, pemberian utang baru, konversi utang menjadi modal Perseroan (debt for equity conversion), penjualan aset yang tidak produktif, pertukaran utang dengan aset Debitor (debt to asset swap)

057011049