Prinsip Transparansi sangat penting dalam hukum kepailitan terutama dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit, karena hukum kepailitan memiliki sifat hukum publik, artinya setiap putusan pernyataan pailit menyangkut kepentingan publik, dimana betapa banyak pihak yang berkepentingan dengan putusan pernyataan pailit tersebut. Mengingat pentingnya penerapan prinsip keterbukaan ini, dalam penjelasan UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada bagian umum menyebutkan faktor perlunya pengaturan mengenai kepailitan, antara lain untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditur atau debitur sendiri. Namun dalam prakteknya, untuk pengurusan dan pemberesan harta pailit selalu ditemukan permasalahan dan hambatan-hambatan dilapangan. Dalam penulisan Thesis ini terdapat tiga permasalahan yaitu : Bagaimanakah Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit oleh Balai Harta Peninggalan menurut Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Hambatan-hambatan apa saja yang terjadi dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit oleh Balai Harta Peninggalan di Kota Medan, dan bagaimana penerapan Prinsip Transparansi dalam Kepailitan terhadap Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit oleh Balai Harta Peninggalan di Kota Medan? Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif analitis, dan menggunakan pendekatan yuridis empiris, dengan melihat kenyataan yang terjadi dilapangan dan mengaitkannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini juga didukung dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan dengan melakukan pengkajian dan analisa terhadap masalah Prinsip transparansi dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit oleh Balai Harta Peninggalan di Kota Medan, yang ditinjau dari Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.Penerapan prinsip transparansi dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit bukan saja bermanfaat bagi kreditur dan debitur tetapi juga akan sangat bermanfaat bagi Balai Harta Peninggalan itu sendiri sebagai kurator, karena dengan menerapkan prinsip transparansi tersebut kecurigaan terhadap kurator untuk melakukan penyimpangan dalam kepengurusan dan pemberesan harta pailit dapat dihindari. Berdasarkan hasil penelitian ini juga diharapkan kepada pemerintah agar pemerintah mencadangkan atau menyediakan dana operasional untuk Balai Harta Peninggalan selaku Kurator Pemerintah dalam Kepailitan untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Sebab hasil yang diperoleh setelah pengurusan dan pemberesan harta pailit tersebut keseluruhannya diberikan kepada pemerintah dalam bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

09E01917