Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jawinan Fidusia dibuat guna memenuhi kebutuhan hukum dan agar menjamin kepastian hukum serta perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingen. Oleh karena itu, yang pertama dikaji untuk menganalisis fungsi dan peranan KPF ditinjau dari UUJF adalah bagaimana fungsi dan peranan Kantor Pendaftaran Fidusia ditinjau dari Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang jaminan Fidusia dan bagaimana prosedur yang di tempuh pihak Kantor Pendaftaran Fidusia dalan memberikan kepastian hukum kepada para pihak. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris,yang didasarkan pada pertimbangan bahwa penelitian ini bertitik tolak dari permasalahan dengan melihat kenyataan yang terjadi di lapangan dan mengkaitkannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain pendekatan yuridis empiris, penelitian ini juga didukung dengan menggunakan peadekatan yuridis normatif yaitu pendekatan dengan melakukan pengkajian dan analisis terhadap masalah Fungsi dan Peranan Kantor Pendaftaran Fidusia yang ditinjau dari Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan permasalahan Fungsi dan Peranan Kantor Pendaftaran Fidusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Fungsi dan peranan KPF ditinjau dari UUJF, antara lain : Pendaftaran jaminan Fidusia, pendaftaran atas perubahan mengenai hal-hal yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia, menerbitkan surat keterangan yang menyatakan Sertifikat Jaminan Fidusia tidak berlaku lagi, menerbitkan Sertifikat Pengganti, dalam hal Sertifikat Jaminan Fidusia rusak atau hilang. Dan prosedur yang ditempuh KPF untuk memberikan kepastian hukum adalah KPF harus menjalankan ketentuan sebagaimana yang telah diatur dalam UUJF beserta peratnran pelaksananya semaksimal mungkin, serta memberdayakan sarana dan prasarana yang ada semaksimal mungkin dan meningkakaa kualitas SDM yang ada di KPF. Disarankan Sebaiknya pemerintah harus lebih melengkapi sarana dan prasarana yang ada di KPF tersebut agar lebih mengoptimalkan cara kerja fungsi dan peranan dari KPF itu sendiri. Dan juga sebaiknya pihak pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) agar segera merevisi UUJF ini.

06012413