Perbuatan anak nakal tidak jarang menimbulkan suatu kerugian baik materil maupun immateril bagi pihak korban, tetapi dalam menanggulangi kenakalan anak perlu dipertimbangkan sifat ketergantungan seorang anak kepada orang tuanya dan segala cirinya yang khas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peraturan-peraturan yang mengatur tentang masalah tanggung jawab orang tua terhadap kenakalan anak yang menimbulkan kerugian dan apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menetapkan besarnya ganti kerugian tersebut. Penelitian ini bersifat deskriptif yang .dilakukan dengan meneliti data sekunder, dan dilengkapi dengan data primer yang diambil dari populasi anak yang ada di LP anak Kelas II-A Tanjung Kusta Medan. Responden diambil secara purposive sebanyak 25 anak, selain itu juga 2 orang hakim dan 2 orang pengacara. Wawancara dilakukan kepada hakim dan pengacara, sedangkan kuesioner diajukan kepada anak nakal. Data diolah dan dianalisis berdasarkan metode kualitatif yang mencakup 4 tahapan yaitu konseptualisasi, kategorisasi, menemukan hubungan diantara berbagai kategori serta menguraikan dan menjelaskan hubungan berbagai kategori dengan mempergunakan perspektif pemikiran teoretis para sarjana. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari 25 anak sebagai responden, tidak seorang anak ataupun orang tuanva dikenakan sanksi berupa pembayaran ganti rugi ataupun pergantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak korban. Hanya satu responden yang melakukan tindak pidana pembunuhan yang menyatakan bahwa orang tuanya atas kesadaran sendiri memberikan uang duka kepada pihak korban. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap korban hampir tidak terperhatikan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1. Menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, orang tua dari anak nakal yang akibat perbuatannya menimbulkan kerugian bagi orang lain dapat diminta untuk ikut bertanggung jawab berdasarkan : a. Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Bab XIII Pasal 98-101 KUHAP tentang Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian; b. Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam KUH Perdata khususnya Pasal 1367 yang diajukan dalam suatu perkara perkara; c. Berdasarkan ketentuan UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Pasal 23 ayat (3). Hanya Peraturan Pemerintah tentang cara pembayaran ganti kerugian in1 belum ada. 2. Hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim untuk menetapkan besarnya jumlah ganti kerugian tersebut adalah kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak, keadaan, berat ringannya tindak pidana, jumlah pelaku yang menimbulkan kerugian, ada tidaknya kesalahan pada pihak yang dirugikan, kerugian nyata-nyata yang diderita, ada tidaknya dana asumsi yang diterima oleh korban dan rasa keadilan. Berdasarkan hal tersebut direkomendasikan untuk segera dibentuk Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang pelaksanaan pidana tambahan berupa pembayaran ganti kerugian seperti yang diatur dalam UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dan aktifkan penggunaan pasal 98•101 KUHAP sebagai sarana untuk meminta orang tua ikut bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat dari kenakalan anaknya, khususnya yang berusia telah mencapai 18 tahun te tapi belum berumur genap 21 tahun dan belum pernah kawin.

D0101371