Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan dimaksudkan untuk dapat menunjang dan mendorong kegiatan perekonomian. Dalarn ketentuan tersebut modal ventura disebutkan sebagai salah satu lembaga pembiayaan yang dapat membiayai perusahaan yang memerlukan dana. Hubungan hukum antara Perusahaan Modal Ventura (PMV) dengan Perusahaan Pasangan Usaha (PPO) dituangkan dalam perjanjian yang disebut perjanjian modal ventura. Tentang peranan modal ventura perlu ditelusuri tentang prinsip dan jenis perjanjian pembiayaan modal ventura, kedudukan hukum para pihak dalam perjanjian pembiayaan modal ventura dan faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya sengketa serta bagaimana cara penyelesaian permasalahan atau sengketa tersebut. Untuk menggambarkan hal-hal yang tersebut di atas, dilakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif empiris. Lokasi penelitian adalah kota Medan, dimana terdapat 150 PPU. Data primer dikumpulkan melalui penelitian lapangan dengan mempergunakan pedoman wawancara pada 5 responden yang dipilih dari populasi PPU. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa jenis perjanjian kerjasama pembiayaan modal ventura dipengaruhi oleh instrumen pembiayaan yang akan dilakukan, yakni : 1. Penyertaan Saham, 2. Obligasi Konversi, 3. Bagi Basil. Prinsip dati perjanjian pembiayaan modal ventura ini adalah kebebasan berkontrak, berdasarkan pasal 1338 KUHPerdata, dimana perjanjian tersebut merupakan perjanjian standar (perjanjian baku) yang sudah dirumuskan oleh PT. Sarana Sumut Ventura secara sepihak. Perjanjian pembiayaan modal ventura melahirkan kewajiban PPU. yang sangat banyak ditambah dengan pernbatasan-pembatasan tertentu terhadap hak-hak PPU, kurang menggambarkan asas persamaan hak antara PT. Sarana Sumut Ventura dengan PPU. Di samping itu terdapat klausul pernutusan perjanjian secara sepihak oleh PT. Sarana Sumut Ventura terhadap PPUnya dapat memberikan dampak yang berat bagi PPU. Dalam pelaksanaanperjanjian, PT. Sarana Sumut Ventura tidak aktif, PT. Sarana Sumut Ventura hanya menginvestasikan sejumlah uang tunai dengan kewajiban PPU membayar sejumlah imbalan jasa (yang ditentukan PT. Sarana Sumut Ventura). Penyelenggaraan pembiayaan yang dilakukan oleh PT. Sarana Sumut Ventura tidak pemah sampai menimbulkan masalah yang berakibat penyelesaian rnasalah tersebut sampai ke Pengadilan. Hal ini disebabkan karena PT. Sarana Sumut Ventura mernpertimbangkan aspek kemanusianaan dalarn penyelesaian masalah yang ada. Umumnya masalah wanprestasi itu timbul adalah dikarenakan PPU terlambat dalam menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan. Disamping itu PPU beranggapan keterlambatan pembayaran dikarenakan kurangnya perhatian dari PT. Sarana Sumut Ventura disebabkan oleh karena. kurangnya sumber daya manusia. Masalah tersebut tidaklah menjadi hal yang di khawatirkan karena PT. Saran Sumut Ventura meminta jaminan kepada PPU sebagai syarat pernbiayaan. Disarankan dalam rnengadakan perjanjian penyertaan modal ventura dapat mengakomodasikan keseluruhan asas yang terdapat dalam pelaksanaan perjanjian supaya dapat tercipta sebuah perjanjian yang seimbang di antara para pihak.

D0400123