Grosse akta sebagai salah satu akta notaris yang mempunyai sifat dan karakteristik yang khusus bila dibanding dengan akta otentik lainnya. Agar grosse akta bisa berfungsi sesuai dengan makna yang tercantum dalam undang-undang, maka perlu dicari format hukum yang menjembatani perbedaan penafsiran antara hakim dan notaris melalui penelaahan pada syarat-syarat grosse akta dan masalah eksekusi grosse akta yang dialami selama ini. Menurut Peraturan Jabatan Notaris (PJN) grosse merupakan salinan atau (secara pengecualian) kutipan, dengan memuat di atasnya (judul akta) kata-kata: "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan dibawahnya dicantumkan kata-kata: "Diberikan sebagai grosse pertama" dengan menyebutkan nama dari orang, yang atas permintaannya grosse itu diberikan dan tanggal pemberiannya. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN), PJN dinyatakan secara tegas dicabut dan dinyatakan tidak lagi berlaku, sehingga arti dari grosse seperti tercantum dalam pasal 1 angka (11) UUJN adalah salah satu salinan akta untuk pengakuan hutang dengan kepala akta "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", dimana salinan tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial. Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian maka sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis maksudnya adalah suatu analisis data yang berdasarkan pada teori hukum yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data yang lain. Dilihat dari pendekatannya, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan hukum dengan melihat peraturan-peraturan, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder atau pendekatan terhadap masalah dengan cara melihat dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Eksekusi terhadap jaminan kredit berdasarkan grosse Akta Pengakuan Hutang yang dibuat oleh Notaris, tidak dapat dilakukan secara serta merta oleh kreditur. Meskipun grosse Akta Pengakuan Hutang tersebut memakai irah-irah ”Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” namun untuk melakukan eksekusi terhadap jaminan tetap harus melalui suatu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Perlindungan terhadap kreditur dapat dilakukan dengan penjualan objek jaminan yang dilakukan dengan Akta Pengakuan Hutang. Akta Pengakuan Hutang tersebut ditanda tangani oleh pihak bank (kreditur) dan peminjam (debitur). Dasar hukum melakukan gugatan tersebut ke pengadilan dapat berdasarkan grosse akta pengakuan hutang. Namun dalam hal gugatan tersebut, debitur dapat mengajukan perlawanan terhadap gugatan kreditur agar eksekusi dibatalkan ataupun ditangguhkan.

09E02205