Profesi Notaris adalah profesi yang semi publik. Jabatan Notaris adalah jabatan publik namun lingkup kerjanya berada dalam konstruksi hukum privat. Setelah keluarnya Keputusan Menteri Nomor 98/ KEP/ M.UKM/ IX/ 2004, Notaris berwenang untuk membuat akta koperasi. Keterlibatan Notaris tidak semata-mata membantu proses pembuatan akta-akta koperasi saja, tetapi turut peduli terhadap prospek perkembangan koperasi yang menjadi kliennya dan bersedia memberikan bimbingan dan konsultasi hukum yang berkaitan dengan pembuatan akta koperasi. Tujuannya agar kalangan gerakan koperasi dan kalangan masyarakat koperasi semakin memahami dan tidak awam dengan hal-hal yang berbau hukum. Metode penelitian dilakukan secara deskriptif. Sedangkan metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Data dalam penelitian diperoleh dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder. Data primer yang dimaksud adalah data yang dikumpulkan melalui wawancara dengan pihak Dinas Koperasi dan UKM Medan sebanyak 1 (satu) orang dan Notaris sebanyak 3 (tiga) orang. Pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen atau bahan pustaka yang berkaitan dengan perkoperasian sebelum dan sesudah Indonesia merdeka dan studi lapangan. Analisis data terhadap data primer dan data sekunder dilakukan setelah terlebih dahulu diadakan pemeriksaan, pengelompokan, pengolahan dan dievaluasi sehingga diketahui validitasnya, lalu dianalisis secara kualitatif dengan mempelajari seluruh jawaban dan terakhir dilakukan pembahasan untuk menyelesaikan permasalahn yang ada. Peran Notaris dalan membuat Akta pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi pada zaman sebelum dan sesudah kemerdekaan adalah sebagai berikut: Pada zaman Hindia Belanda wajib dibuat oleh Notaris dalam Staatsblad 1915-431;Tidak diwajibkan pada Staatsblad 1927-91;Diwajibkan kembali oleh Staatsblad 1933-108.;Sesudah kemerdekaan, sejak tahun 1949 tidak ada lagi kewajiban itu; Sampai dengan keluarnya Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 98/2004 menjadi wajib dibuat oleh Notaris Pembuat Akta Koperasi.Kendala yang dihadapi Notaris dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam membuat akta pendirian koperasi dan akta perubahan anggaran dasar adalah bahwa masih cukup banyak Notaris yang belum memahami seluk-beluk perkoperasian. Selain itu keberadaan Notaris yang belum menyebar secara merata juga merupakan kendala bagi pelaksanaan peraturan pemerintah itu, karena biasanya koperasi lebih banyak berkembang di daerah-daerah pedesaan. Demikian juga mengenai biaya pembuatan akta yang meungkin bagi beberapa pendiri koperasi adalah cukup mahal dan memberatkan.Upaya dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi Notaris dalam membuat akta pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi adalah bahwa Notaris harus terus mempelajari dan mengikuti perkembangan koperasi di Indonesia. Untuk mengatasi kendala dalam sosialisasi wewenang baru Notaris sebagai pejabat pembuat akta koperasi, maka Ikatan Notaris Indonesia sebaiknya terus berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait.

09E00287.p