Dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat (1), sudah digariskan bahwa "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berasaskan kekeluargaan". Secara konstitusional, badan usaha yang disebutkan secara eksplisit dalam Penjelasan UUD 1945 adalah Koperasi. Kebijakan melibatkan Notaris dalam pendirian koperasi, bukan dimaksudkan untuk menjadi beban bagi koperasi, namun sebaliknya agar kedudukan koperasi semakin kuat Notaris merupakan pejabat profesi, yang mempunyai spesialisasi tersendiri, karena disamping ia seorang profesional ia juga merupakan seorang pejabat negara yaitu Pejabat Umum Negara dalam melaksanakan tugasnya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat umum. Penelitian dalam tesis ini bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis empiris. Lokasi penelitian di Kota Medan dengan pengambilan sampel penelitian dilakukan secara purposive sampling, yaitu sebanyak 3 (tiga) orang Notaris yang memiliki daerah kerja di Kota Medan. Peranan notaris dalam pembuatan akta koperasi selain dapat menerjemahkan semua. prinsip-prinsip dan nilai-nilai koperasi kepada para pendiri, pengurus dan anggota koperasi, juga dapat mengakomodasikan kepentingan para insan koperasi ke dalam akta pendirian koperasi selama tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Koperasi No.98/KEP/M.KUKM/IX/2004 tidak bertentangan dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN).

06004062