Korupsi merupakan perbuatan yang sangat merugikan keuangan Negara dan masyarakat sehingga dapat menghambat jalannya pembangunan nasional, oleh karena itu segala macam perbuatan yang sifatnya merugikan keuangan negara perlu dikikis habis di antaranya adalah dengan cara memaksimalkan daya kerja dan daya paksa dad peraturan perundang-undangan yang ada baik melalui penegakan hukum pidana maupun melalui penegakan hukum perdata. Khusus untuk tesis ini pembahasan lebih difokuskan kepada tanggung jawab perdata dari pelaku tindak pidana korupsi tersebut termasuk tanggungjawab perdata dari ahli warisnya. Timbulnya tanggungjawab perdata dalam tindak pidana korupsi antara lain disebabkan adanya putusan hakim yang tidak mensubsiderkan hukuman pembayaran uang pengganti kerugian yang diderita negara dengan hukuman perampasan kemerdekaan atau karena disebutkan oleh undang-undang seperti Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 34 UU No. 31 Tahun 1999. Bertitik tolak dari uraian di atas maka dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut : 1. Bagaimana pelaksanaan pengembalian dan pembayaran uang pengganti kerugian yang diderita negara oleh pelaku tindak pidana korupsi atau ahli warisnya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam ditinjau dari aspek hukum perdata ? 2. Masalah-masalah apa saja yang dihadapi jaksa selaku pengacara negara dalam melakukan penuntutan tanggungjawab perdata terhadap pelaku tindak pidana korupsi atau ahli warisnya maupun sebagai eksekutor dalam pelaksanaan putusan hakim tentang pembayaran uang pengganti kerugian terhadap Negara serta bagaimana upaya mengatasinya ? Penelitian ini dilakukan dengan metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris melalui studi kasus karena permasalahan yang diteliti erat kaitannya dengan faktor yuridis mengenai undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan peraturan-peraturan hukum lainnya yang reievan serta pelaksanaanya dalam praktek, Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut : 1. Pelaksanaan pengembalian dan pembayaran uang pengganti kerugian yang diderita negara. a. Pelaku tindak pidana korupsi dihukum oleh hakim untuk membayar uang pengganti kerugian yang derita negara karena sampai pada saat putusan diucapkan pelaku tidak pernah mengembalikan kekayaan negara yang dikorupnya, b. Pelaku tindak pidana korupsi tidak dihukum oleh hakim untuk membayar uang pengganti kerugian kepada negara karena sebelum putusan diucapkan dengan kesadaran sendiri telah mengembalikan seluruh kekayaan negara yang dikorupnya dan untuk itu hakim dalam amar putusannya hanya memerintahkan uang yang diserahkan pelaku untuk mengganti kerugian negara tersebut dirampas untuk negara. c. Pelaku tindak pidana korupsi tidak dihukum oleh hakim untuk membayar uang pengganti kerugian yang diderita negara karena negara c/q instansi yang dirugikan tersebut dengan cara sendiri telah menarik kembali kekayaannya yang dikorupsi pelaku. 2. Faktor-faktor yang mernpengaruhi penuntutan pertanggungjawaban perdata terhadap pelaku tindak pidana korupsi atau ahli warisnya maupun sebagai eksekutor dalam melaksanakan putusan hakim tentang pembayaran uang pengganti kerugian terhadap negara adalah meliputi faktor-faktor yuridis dan faktor-faktor nonyuridis sebagai berikut : a. Faktor-faktor yuridis. 1. Tidak adanya surat kuasa dari negara c/q instansi yang dirugikan kepada jaksa pengacara negara. 2. Kesulitan dalam pembuktian 3. Terpidana mempergunakan upaya hukum dangrasi. 4. Jaksa penyidik tidak melakukan penyitaan terhadap harta benda pelaku tindak pidana korupsi. b. Faktor-fektor nonyuridis. 1. Harta terpidana tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti kerugian terhadap negara. 2. Tidak tersedianya anggaran biaya untukmengajukan gugatan. 3. Kurangnya sumber dayamanusia yang potensiai, Dari tesis ini ada suatu hal penting yang perlu dicatat bahwa hak gugat terhadap ahliwaris pelaku korupsi dapat ditarik melalui interpretasi dari ketentuan Pasal 1367 KUHPerdata sebagai pertanggungjawaban perbuatan rnelawan hukum berdasarkan teori risiko dan bukan pertenggnngieweban perbuatan melawan hukum karena kesalahan (liability based on fault) sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata sebingga dengan demikian Pasal 1365 KUH Perdata ini hanya dipakai sebagai dasar gugatan terhadap pelaku korupsi yang masih hidup sedangkan terhadap pelaku yang meninggal dunia sebelum sempat mengembalikan kekayaan negara yang dikorupsinya dapat dituntut kepada ahli warisnya berdasarkan ketentuan Pasal 1361 KUH Perdata sepanjang yang bersangkutan tidak secara tegas menolak warisaaaya (vide Pasal 833 ayat (1) KUHPerdata yo Pasal 1057KUH Perdata yisPasal 1058 KUHPerdata).

D0100700