Pasal 3 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 menyebutkan bahwa untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja diselenggarakan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang pengelolaannya dapat dilaksanakan dengan mekanisme asuransi. Setiap tenaga kerja berhak atas jaminan sosial tenaga kerja. Kemudian Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993menyebutkan bahwa Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, terdiri dari jaminan berupa uang yaitu jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua. Sedangkan jaminan berupa pelayanan, yaitu jaminan pemeliharaan kesehatan. Oleh karena itu perlu dibahas mengenai pelaksanaan UndangUndang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek pada perusahaan swasta di Kota Medan, dan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Jamsostek serta upaya penyelesaiannya. Untuk mengkaji hal-hal tersebut di atas, maka dilakukan penelitian yang bersifat dan bentuk penelitian yang sesuai yaitu deskriptif analitis preskriptif. Lokasi penelitian adalah Kota Medan, sebagai sampet pejabat dari PT Jamsostek, Depnaker, perusahaan dan SPSI. Responden ditetapkan secara random sebanyak 100 orang dari 5 perusahaan (masingmasing perusahaan ditetapkan 20 orang). Sedangkan sampel informan sebanyak 12 orang dari berbagai instansi terkait ditentukan secara purposive. Alat pengumpulan data primer adalah kuesioner, pedoman wawancara, dan check list. Sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Analisis data dilakukan dengan cara kualitatif dan didukung dengan metode deduktif dan induktif dan tetap mengacu pada pendekatan yuridis normatif dan yuridis sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek) pada perusahaan swasta di Kota Medan sudah berjalan, namun belum sepenuhnya. Hal ini terlihat dari realisasi pembayaran jaminan .tahun 2000 sid Pebruari 2001 dari PT Jamsostek sebesar Rp. 32.277.044.625,- dari 156.312 kasus. Sedangkan pelaksanaan Jamsostek dari segi pembayaran jaminan Program khusus Jamsostek tahun 2000 sId Pebruari 2001 terdapat Rp. 97.740.800,- dari 22 kasus. Hambatan yang terjadi dalam pelaksanaanJamsostek ditemukan tingkat kesadaran para pengusaha belum sepenuhnya melaksanakan Program Jamsostek, antara lain perusahaan mendaftarkan sebahagian tenaga kerja, daftar sebahagian upah dan daftar sebahagian program. Terdapat tunggakan iuran yang macet akibat produksi tidak berjalan, penyelesaian jaminan sering terlambat dan hambatan dari segi pelaksanaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK), serta penegakan hukum belum berjalan. Upaya penyelesaiannya adalah melakukan koordinasi secara menyeluruh dan kerja sama antar instansi terkait, mengadakan penyuluhan Program Jamsostek, dan memberikan pefayanan terbaik terhadap pembayaran jaminan fangsung ke alamat tenaga kerja. Disarankan kepada pihak Pemerintah Kota Medan, supaya benar-benar memberikan pengawasan secara fangsung terhadap pelaksanaan Jamsostek, sehingga terasa adanya pertindungan yang mendasar kepada tenaga kerja, dan perfu adanya peningkatan pelayanan yang baik kepada tenaga kerja baik secara kuafitas maupun secara kuantitasnya.

D0100624