Pada dasarnya Indonesia dapat dikategorikan sebagai negara yang dirugikan dalam putaran Uruguay. Untuk itu Indonesia harus mampu bersaing secara terbuka dalam menghadapi era diberlakukannya AFTA. Di samping itu berkaitan dengan tema HAM dan lingkungan terus-menerus dihembuskan kepada Indonesia untuk menurunkan citra kualitas produk nasional, yang sebagai puncaknya bersamaan dengan terjadinya tragedi ekonomi Indonesia pertengahan tahun 1997 hingga sekarang. Meningkatnya kejahatan yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas dalam perusakan dan pelestarian lingkungan hidup mengakibatkan berubahnya fungsi lingkungan hidup. Akibat tidak dapat dipergunakan lagi lingkungan hidup sebagaimana fungsinya maka Perseroan Terbatas dalam menjalankan aktivitasnya berkewajiban untuk melakukan pengelolaan lingkungan hidup. Perseroan Terbatas dalam menjalankan aktivitasnya bertanggung jawab terhadap lingkungan disekitarnya. Karena Perseroan Terbatas yang mencemarkan lingkungan hidup dapat ditutup oleh pemerintah atau menghadapi gugatan ganti rugi dari masyarakat luas yang dapat mempengaruhi harga saham. Investorakan dirugikan jika ini terjadi. Untuk itu, dalam menjalankan operasional Perseroan Terbatas khususnya mengelola perusahaan dengan menerapkan prinsip good corporate governance. Adapun permasalahan dalam penulisan ini ada tiga yaitu bagaimana peraturan yang berlaku di Indonesia mengatur tanggung jawab Perseroan Terbatas dalam pengelolaan lingkungan hidup, dan bagaimana konsep pertanggungjawaban Perseroan Terbatas dalam pengelolaan lingkungan hidup Indonesia serta bagaimana pengaturan tanggung jawab Perseroan Terbatas dalam pengelolaan lingkungan hidup menurut prinsip good corporate governance. Penelitian yang dilakukan bersifat deskriftif analitis dan penelitian ini merupakan hukum normatif, yakni memberikan, menganalisis dan mensistematisasikan hukum yang berlaku kemudian melakukan sinkronisasi peraturan perundang-undangan secara vertikal dan horizontal yang didasarkan kepada tanggungjawab Perseroan Terbatas dalam pengelolaan lingkungan hidup serta melakukan perbandingan hukum, dengan penelitian lapangan sebagai penunjang. Peraturan yang berlaku di Indonesia mengatur tanggung jawab Perseroan Terbatas dalam pengelolaan lingkungan hidup diatur dalam UUPT pada Pasal 2 dan UUPLH serta peraturan lainnya. Konsep pertanggungjawaban Perseroan Terbatas dalam pengelolaan lingkungan hidup ada tiga yakni pertanggungjawaban pidana, sesuai dengan Pasal 46 ayat (1) UUPLH dengan sanksi berupa denda dan tindakan tata tertib seperti yang terdapat dalam Pasal 47 UUPLH. Pertanggungjawaban perdata yaitu strict liability sesuai dengan Pasal 35 UUPLH dan pertanggungjawaban administrasi dapat dikenakan sanksi administratif dengan mencabut izinnya sesuai dengan Pasa! 25 UUPLH. Dan mengenai pengaturan tanggung jawab perseroan Terbatas dalam pengelolaan lingkungan hidup menurut prinsip good corporate governance diatur dalam tranparancy, accountability dan responsibility. Karena hukum belum mengatur tanggung jawab Perseroan Terbatas dalam pengelolaan lingkungan hidup, agar diadakan revisi terhadap UUPT dan memasukkan pasal yang mengatur hal ini. Dan terhadap UUPLH agar dimasukkan insentif dan social cost dalam pasal dari UUPLH. Serta prinsip-prinsip dalam good corporate governance dibuat dalam bentuk peraturan.

D0300432