Lembaga keuangan pada dasarnya mempunyai peran yang sangat strategis dalam mengembangkan perekonomian suatu bangsa. bank dalam menjalankan kegiatan usahanya sangat erat kaitannya dengan aturan-aturan hukum. Di era informasi, lembaga keuangan memberikan layanannya tidak saja melalui model- model konvensional, tetapi kini sudah mulai beralih pada pemanfaatan teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi, telekomunikasi, dan Internet menyebabkan mulai munculnya aplikasi bisnis yang berbasis Internet. Salah satu aplikasi yang mulai mendapat perhatian adalah Internet Banking. Permasalahanpermasalahan dalarn tesis mi: Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap nasabah penguna internet banking? Bagaimanakah bentuk pertangung jawaban terhadap pengunaan internet banking bila teijadi masalah?Bagaimanakah bentuk penyelesaian sengketa terhadap penguna Internet Banking? Penelitian ini bersifat yuridis-normatif, alat pengumpulan data yaitu Studi Dokumen atau studi kepustakaan dan wawancara, Analisis data dilakukan secara kualitatif. Bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah pengguna internet banking, antara lain terdiri dan berbagai aspek yang harus dipenuhi oleh setiap penyelengara internet banking (bank), antara lain adalah : Confidentiality, Integrity, Authentication, Non-repudiation , vailabilit. Bentuk pertanggung jawaban terhadap penggunaan internet banking bila terjadi masalah dapat dikategonikan sebagai berikut, yaitu: Apabila kerugian materil yang diderita oleh nasabah bank pengguna Internet banking tersebut diakibatkan oleh karena kesalahan dan nasabah bank pengguna internet banking itu sendiri, maka nasabah bank pengguna internet banking tidak dapat mengajukan tuntutan kepada pihak bank, bila diakibatkan oleh kanena kesalahan dari pihak bank, maka pihak bank harus memenuhi tuntutan nasabah bank pengguna Internet banking tersebut, Jika kerugian materiil yang didenita oleh nasabah bank pengguna Internet banking ternyata disebabkan karena perbuatan pihak ketiga, maka pihak ketiga yang bersalah tersebutlah yang harus memenuhi tuntutan serta bertanggung jawab. Adapun bentuk penyelesaian sengketa terhadap penggunaan internet banking, sengketa dapat dilakukan Gugatan secara perdata, atau para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Pemerintah perlu memperbaharui Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Dalam rangka melakukan pengawasan terhadap perbankan, Bank Indonesia perlu membuat suatu aturan pelaksana terhadap pelaksanaan internet banking di Indonesia, Perlunya sosialisasi aktif dari perbankan kepada masyarakat) nasabah dan pegawai perbankan penyedia jasa internet banking mengenai bentuk-bentuk kejahatan yang dapat terjadi dengan produk/layanan Internet banking.

09E02285