Indonesia sudah 56 tahun merdeka dan telah beberapa kali pergantian presiden, akan tetapi masyarakat adil dan makmur seperti yang diperjanjikan dalam Pembukaan UUD 1945 belum terwujud. Realitas fakta sejarah kolusi, korupsi dan nepotisme penyebabnya, pemerintah/kejaksaan dan DPR sebagai wakil rakyat tidak peduli lagi mengontrol penjahat-penjahat kemanusian. Institusi formal yang tidak berfungsi itu dicoba diperankan oleh yang peduli terhadap penyelamatan kehidupan bersama kini dan masa mendatang dengan melalui prosedur gugatan class actions di Pengadilan yang selama ini dikenal dalam sistem hukum anglo saxon (common law). Class actions ini disebut juga gugatan perwakilan kelompok adalah suatu tata cara pengajuan gugatan melalui Pengadilan Negeri, dimana satu orang atau lebih mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk dirinya sendiri sekaligus mewakili sekelompok orang yang jumlahnya banyak yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok. Hal inilah yang melatarbelakangi Peneliti sehingga Peneliti memilih judul Tesis ini dengan judul "Class Actions Sebagai Lembaga Kontrol Dalam Kehidupan Bermasyarakat Di Medan". Dengan permasalahan : 1. Bagaimana keberadaan lembaga class actions dalam sistem hukum Indonesia? 2. Mengapa lembaga hukum class actions diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat? 3. Apakah efektif dan efisien lembaga class actions dijadikan sebagai lembaga kontrol dalam kehidupan bermasyarakat di Medan ? Untuk menguji permasalah tersebut Peneliti telah melakukan penelitian pengumpulan data baik melalui pustaka, wawancara dan melakukan kuisiner dan diperoleh kesimpulan : 1. Class actions adalah salah satu sub sistem hukum di Indonesia. 2. Class actions ada karena institusi pengawasan seperti Kejaksaan dan DPR tidak berperan dalam menjalankan fungsi kontrolnya. 3. Class actions efisien sebagai lembaga kontrol akan tetapi realitasnya belum efektif sebagai lembaga kontrol dalam kehidupan bermasyarakat di Medan.

D0200628