Hal yang melatar belakangi masalah ini adalah karena kedua variable tersebut di atas sangat didambakan oleh setiap daerah untuk berupaya mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dengan diberlakukannya otonomi bagi Daerah mengupayakan daerah lebih mandiri dan dewasa dalam menentukan sikap serta tidak terus bergantung kepada pemerintah pusat atau dikambinghitamkan pemerintah pusat. Agar pelaksanaan otonomi dapat berjalan dengan baik dan lancar ada 3 (tiga) factor yang sangat dominan dalam keberhasilan pelaksanaan otonomi dan kemampuan aparatur sebagai penggerak (mobilitas) dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Faktor berikutnya adalah faktor keuangan yang menjadi tulang punggung untuk membiayai terselenggaranya semua aktivitas pernerintah dan otonomi daerah. Adapun perumusan masalah yang digunakan adalah upaya Pemerintah Kota Medan meningkatkan pendapatan asli daerah. Sedangkan metode yang digunakan, adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan analisis kualitatif Berdasarkan data dan analisis menunjukkan bahwa kemampuan aparatur negara sangat diharapkan sebagai fasilitator, mobilitator dan motivator serta stabilisator dalam berjalannya kegiatan pemerintah dan berhasilnya pelaksanaan otonomi daerah, untuk itu setiap aparatur harus mempunyai persyaratan jenjang pendidikan yang bersifat formal dan informal (berupa latihan dan kursus-kursus serta keahlian lainnya) adapun jenjang pendidikan formal yang dimiliki aparatur untuk tingkat managerial/konseptor (sarjana S1 dan S2) 0,06% sedangkan untuk tingkat pelaksanaan tugas (skill) yaitu SMU 86,90% dan untuk kemampuan otot (tenaga) 4,90%. Serta jenjang pendidikan formal untuk jabatan strukturai yaitu tingkat Sepada/Adum 1,76% tingkat Spala/Adumla 1,17% tingkat Spama/Spadya 0,.48% dan tingkat Spamen/Sespa 0,03%. Dilihat kemampuan aparatur berdasarkan jenjang Pendidikan formal dan informal dalam menghadapi dan melaksanakan otonomi masih belum siap. Dari data dan analisis kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Medan menunjukkan bahwa sumber-sumber pemerintah Daerah terhadap APBD dari pos Pendapatan Asli Daerah, rata-rata sebesar 21,59% per tahun. Sedangkan dari non PAD rata-rata sebesar 93,63% berikutnya kemampuan PAD terhadap belanja rutin dan pembangunan rata-rata sebesar 21,51% dari APBD setiap tahunnya. Dari data ini menunjukkan bahwa kontribusi PAD dan non PAD terhadap APBD belum bisa diharapkan, apalagi terhadap belanja rutin maupun pembangunan.

07004517