Krisis moneter telah mengakibatkan kesulitan ekonomi, yang selanjutnya menjadi krisis yang meluas ke berbagai sektor kehidupan sosial. Krisis ekonomi telah membawa pengaruh yang besar terutama kemampuan dunia usaha untuk mempertahankan kegiatan usahanya, bahkan termasuk kemampuannya untuk memenuhi kewajiban pembayaran utang mereka kepada para kreditornya. Pemerintah menyadari sepenuhnya bahwa diperlukan suatu instrumen hukum untuk memfasilitasi masalah utang piutang yang sangat diperlukan oleh dunia usaha sebagai jaminan kepastian hukum melalui pembangunan hukum nasional. Sajian tesis ini merupakan karya ilmiah yang membahas tentang efektivitas perlindungan hukum terhadap para kreditor dalam hukum kepailitan dengan berdasarkan Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pembahasan tesis ini diangkat dari beberapa permasalahan yaitu bagaimana golongan kreditor dalam hukum kepailitan dan bagaimana kedudukan para kreditor dalam kepailitan serta bagaimanakah efektivitas perlindungan hukum terhadap para kreditor, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui golongan kreditor dalam hukum kepailitan dan untuk mengetahui kedudukan para kreditor dalam kepailitan serta untuk mengetahui efektivitas perlindungan hukum terhadap para kreditor. Untuk memperoleh gambaran jawaban yang dapat diuji kebenarannya, maka digunakan metode penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analisis dengan mengacu kepada norma-norma hukum yang berlaku dalam hukum kepailitan di Indonesia dan sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Melalui metode penelitian ini maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa dalam hukum kepailitan kreditor terdiri dari kreditor separatis, kreditor preferen, dan kreditor konkuren, perbedaan golongan kreditor ini semata-mata ditentukan oleh jenis piutang dari masing-masing kreditor, namun kepailitan dapat diajukan oleh semua golongan kreditor, sepanjang kreditor tersebut dapat membuktikan secara sederhana bahwa ada lebih dari satu utang, dan salah satunya telah jatuh tempo. Harta pailit akan dibagi secara proporsional diantara para kreditor. Hukum kepailitan memberikan perlindungan kepada para kreditor untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk meletakkan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh kekayaan debitor, dan untuk kepentingan harta pailit pengadilan dapat membatalkan segala perbuatan hukum debitor yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan kreditor, yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, serta para kreditor dapat mengajukan kasasi atau peninjauan kembali dalam hal kreditor tidak setuju dengan keputusan hakim. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap para kreditor dalam hukum kepailitan telah menjadi dasar dikeluarkannya peraturan kepailitan, agar para kreditor dapat memperoleh akses yang kuat terhadap harta kekayaan dari debitor yang dinyatakan pailit karena debitor tidak mampu lagi membayar utang-utangnya, serta perlu diatur hukum kepailitan yang lebih melindungi kreditor. Seluruh pihak yang terlibat dalam hukum kepailitan harus tegas dan konsekuen dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

09E01898