Sejak dulu perempuan Indonesia selalu aktif dalam kegiatan ketenagakerjaan, tetapi kebanyakan perempuan sering mengalami tindakan diskriminatif, bahkan eksploitasi yang menjurus kepada pelecehan seksual dan prostitusi. Mengantisipasi keadaan ini, pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi ILO No. 111 melalui UU No. 21 Tahun 1999. Kenyataannya implementasi konvensi ini tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, artinya bahwa hak-hak tenaga kerja perempuan belum lagi mendapatkan perlindungan secara layak. Oleh karena itu, diperlukan penelitian dan pengkajian yang lebih dalam guna mendapatkan informasi tentang kedudukan dan peranan tenaga kerja perempuan, bentuk perlindungan hukum bagi tenaga kerja perempuan dan implementasi Konvensi ILO No. 111 di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan, terutama pengembangan ilmu pengetahuan pada bidang hukum ketenagakerjaan dan dapat dipergunakan sebagai bahan masukan bagi pemerintah serta praktisi hukum, khususnya di bidang perlindungan hukum tenaga kerja perempuan di Indonesia. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan pendekatan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang mempergunakan data sekunder. Lokasi penelitian adalah pada PT. Telkom Divisi Regional I Sumatera Utara dengan pertimbangan bahwa sebagai perusahaan yang go publik diyakini telah melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Konvensi ILO No. 111. Sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini diperoleh dari data sekunder yang alat pengumpulan datanya adalah melalui studi dokumen, sedangkan analisis data yang digunakan adalah analisis normatif kualitatif. Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan diperoleh data bahwa kedudukan dan peranan perempuan di Indonesia dalam pembangunan secara maksimal dalam segala bidang, sehingga perempuan memiliki hak, kewajiban dan kesempatan yang sama dengan pria untuk ikut serta sepenuhnya dalam segala kegiatan pembangunan. Untuk memberikan perlindungan hukum kepada pekerja perempuan, maka para pengusaha dilarang mempekerjakan perempuan hamil pada pukul 23.00 sampai pukul 07.00. Pengusaha diwajibkan menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja dan menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja perempuan yang bekerja antara pukul 23.00 sampai pukul 05.00. Pengusaha diwajibkan memberikan cuti kepada pekerja yang melahirkan dan harus memberikan upah kepada pekerja perempuan untuk memenuhi kehidupan yang layak, serta mendapatkan jaminan sosial tenaga kerja. Khususnya pada PT. TELKOM telah diimplementasikan Konvensi ILO No. 111, dan bila diperhatikan dari beberapa pasal PKB PT. TELKOM, yang selalu pertama kali diperhatikan adalah pihak perempuan. PT. TELKOM tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, terutama yang menyangkut penggajian, posisi jabatan serta kesempatan untuk menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaannya. Perlu disarankan bahwa pemerintah hendaknya memberikan perhatian kepada pekerja perempuan dalam kaitannya dengan prinsip anti diskriminasi. Guna mewujudkan cita-cita tersebut maka segala ketentuan tentang anti diskriminasi ter-hadap pekerja perempuan harus dicantumkan dalam Anggaran Dasar maupun Anggaran Rumah Tangga Serikat Pekerja. Para Pengusaha diharapkan memberikan perhatian yang sama pada pekerja perempuan. Perempuan harus diberikan hak yang sama dalam memperoleh pendidikan keterampilan, sehingga mampu untuk bersaing pada jabatan/kedudukan yang sama dengan pekerja laki-laki. Untuk memperjuangkan peran dan kedudukan yang sama, maka pekerja perempuan harus diberi hak yang sama untuk ikut serta dalam organisasi Serikat Pekerja, bahkan diberi kesempatan yang sama untuk menjadi pemimpin pada Serikat Pekerja. Agar perjuangan pekerja perempuan dapat berjalan dengan maksimal maka perlu adanya Divisi Pemberdayaan Perempuan dalam struktur organisasi Serikat Pekerja, yang akan memperjuangkan nasib pekerja perempuan dalam posisi yang sama dengan pekerja laki-laki.

09E00194