Salah satu tuntutan reformasi yang bergulir dal masyarakat Indonesia adalah penegakkan supremasi hukum. Tuntutan ini sebagai kekecewaan rakyat terhadap peradilan di Indonesia yang tidak memberikan rasa keadilan bagi pencari keadilan. Peradilan di Indonesia belum menerapkan amanah Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakim yaitu Peradilan yang dilaksanakan dengan sederhana, cepat dan biaya yang ringan. Kritikan ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga terhadap Negara- negara di dunia. Lahirnya penyelesaian sengketa altenatif sebagai solusi atas dilemma yang menimpa lembaga peradilan negara dalam men adapi sengketa sebagai fenomena sosial yang cenderung meningkat. Di Indonesia pola penyelesaian sengketa altematif mempunyai basis sosial yang kuat. Oleh karena nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat Indonesia sangat mendukung penyelesaian sengketa altematif untuk dikembangkan agar mendapat legitimasi dari masyarakat yang luas. Kehadiran Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah junto Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa telah memberikan landasan hukum bagi Kepala Desa untuk menyelesaikan sengketa masyarakat dengan dibantu oleh lembaga adat di desa. Penelitian ini akan menjelaskan tentang Eksistensi Kepala Desa Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Altenatif pada masyarakat Nias, landasan hukum yang digunakan dalam penyelesaian sengketa alternatif, keberhasilan dan kegagalan Kepala Desa dalam menyelesaikan sengketa. Untuk mengkaji hal-hal tersebut diatas d lakukan penelitian yang bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan ridis sosiologis. Lokasi penelitian di Kabupaten Nias (tidak termasuk Nias Selatan),Propinsi Sumatera Utara, Data primer diperoleh dengan wawancara langsung dengan responden.Untuk melengkapi data diperlukan tambahan imformasi dari nara sumber lain yaitu : pihak yang bersengketa, mantan Kepala Desa, Tokoh Adat, Agama dan Praktisi Hukum di Kabupaten Nias. Untuk mendapatkan data sekunder dilakukan dengan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif, kemudian ditarik kesimpulan dengan metode berfikir induktif dan deduktif. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa hingga saat ini masyarakat Nias cenderung menggunakan cara-cara penyelesaian sengketa alternatif untuk memperbaiki hubungan yang harmonis. Eksistensi Kepala Desa sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa alternatif merupakan salah satu tokoh yang dipercaya oleh masyarakat, berwibawa dan bersikap netral. Landasan hukum yang digunakan berdasarkan hukum adat dengan pola musyawarah kekeluargaan. Keberhasilan penyelesaian sengketa alternatif dalam masyarakat Nias terutama faktor budaya musyawarah kekeluargaan, menguasai sengketa dan teknis mediator. Sedangkan kegagalan karena belum ada jaminan hukum atas putusan penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Kepala Desa. Disarankan kepada pemerintah Kabupaten Nias agar membuat Perda tentang Pembentukan Badan Musyawarah Desa dan Lembaga Adat di desa yang dapat membantu Kepala Desa dalam penyelesaian sengketa pada masyarakat di desanya. Pemerintah Kabupaten Nias harus menentukan batas-batas desa secara tegas dan jelas dan memfasilitasi dengan menyediakan anggaran untuk memberikan pelatihan tentang tehnik-tehnik mediasi modern terhadap para Kepala Desa di Kabupaten Nias.

04011693