Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, membuktikan bahwa fidusia merupakan suatu yang penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Dengan Undang-Undang ini diusahakan terciptanya ketertiban dan kepastian hukum dalam proses pendaftaran ataupun dalam melaksanakan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia bagi debitur yang cedera janji. Permasalahan dalam tulisan ini adalah bagaimana proses pendaftaran terhadap fidusia yang dibuat sebelum Undang-undang No. 42 Tahun 1999, Bagaimana fungsi pendaftaran fidusia dalam pelaksaanaan eksekusi serta hambatan-hambatan apa yang terjadi dalam eksekusi objek fidusia. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan proses pendaftaran terhadap fidusia yang dibuat sebelum Undang-undang No. 42 Tahun 1999, fungsi pendaftaran fidusia pelaksaanaan eksekusi serta hambatan-hambatan apa yang terjadi dalam eksekusi objek fidusia. Metode pendekatan dalam penelitian inijsdalah yuridis normatif dan yuridis sosiologis. Lokasi penelitian ini adalah Kota Banda Aceh, populasi penelitian adalah 199 fidusia yang terdaftar dari tahun 2001 sampai 2003. Sebagai sampel penenelitian diambil lima fidusia yang didaftarkan sebelum dan sesudah Undang-undang No. 42 tahun 1999 serta lima fidusia yang dieksekusi sebelum dan sesudah lahirnya Undang-undang No. 42 tahun 1999 khususnya di PT Bank BPD Aceh dan Bank Syari'ah mandiri. Sampel peneltian tersebut diambil secara purposive sampling. Analiltis data dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif yang mengacu pada induktif dan deduktif Hasil Penelitian menunjukkan proses fidusia sebelum dan sesudah keluarnya Undang-undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia pada dasarnya tidak terlalu berbeda, walaupun ada perbedaan hanya dalam hal tekhnis. Perbedaaan tersebut adalah fidusia tersebut harus didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusa, dengan demikian maka kantor pendaftaran fidusia mengeluarkan sertifikat fidusia yang mempunyai kekuatan eksekutorial. Kegunaannya adalah untuk terwujudnyakepastian hukum dan menghindari adanya terjadinya fidusia ulang terhadap objek jaminan fidusi tersebut Dengan adanya ketentuan untuk mendaftarkan fidusia pada kantor pendaftaran fidusia maka pendaftaran fidusia lebih memudahkan pihak kreditur untuk mengeksekusi objek jaminan fidusia dari debitur yang tidak beritikad baik. Karena kepada kreditur diberikan hak mengeksekusi langsung karena akta fiduisa tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Namun demikian dalam pelaksanaan eksekusi juga masih terdapat hambatan-hambatan tekhnis yang dihadapi, mengingat adanya transisi dari fidusia yang telah didaftarkan sebelum dan sesudah adanya Undang-undang No. 42 Tahun 1999. Hambatan-hambatan apa yang sering terjadi dalam eksekusi objek fidusia Menurut pihak perbangkan di Banda Aceh adalah pertama dalam hal barang agunan objek jaminan sulit untuk dijual dalam arti nilai jual dari barang agunan tersebut sudah hilang atau berkurang, terutama dalam objek fidusia yang berupa barang bergerak yang berkurang nilainya karena pemakaian. Kedua barang agunan yang menjadi objek fidusia tidak dalam penguasaan kreditor sulit untuk dilakukan eksekusi, Karena dalam Undang-undang No. 42 tahun 1999 belum distur siapa yang berwenang dalam melakukan upaya paksa dalam mengambil alihan objek fidusia dari tangan debitar yang tidak jujur. Ketiga bank tidak memiliki tenaga yang handal dan terlatih untuk mengawasi barang yang dijadikan objek fidusia, sehingga kemerosotan nilai barang yang dapat dibebankan melalui kreditor (bank), Saran kepada pihak dari Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan HAM Provinsi Nanqroe Aceh Darussalam untuk memberikan penyuluhan tentang pendaftaran fidusia. Serta seluruh fidusia harus di daftarakan di Kantor Pendaftaran Fidusia. Kepada pihak debitor dan kreditor dalam melaksanakan eksekusi lebih mengutamakan cara kekeluargaan karena dengan cara tersebut merupakan jalan terbaik dalam menyelesaikan permasalahan. Kepada pihak debitor agar beritikad baik dalam memelihara objek jaminan fidusia, kepada kreditor juga disarankan untuk mengarahkan staf yang professional dalam menangani pelaksanaan fidusia.

04007090