Badai krisis me1anda kondisi perekonomian Indonesia sejak pertengahan tahun 1997, akibat kondisi ekonomi yang rentan terhadap pengaruh luar, serta kelemahan mendasar ditingkat mikro. Perusahaan-perusahaan mulai bangkrut satu persatu, menimbulkan problema barn, yaitu persoalan hutang piutang antara debitur dengan para krediturnya. Failissementverordening tidak dapat diandalkan untuk mengatasi keresahan masyarakat kreditur. IMF mendesak pemerintah Indonesia untuk mengubahnya dan oleh karena negara membutuhkan kueuran dana dari 1MF', Faillsementverordening diubah dan diganti menjadi UU No.4 Tahun 1998 tentang Kepailitan. Namun fakta menunjukkan bahwa UU tersebut masih belum memadai mengatasi problema kepai1itan. Seperti kasus yang menimpa PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia, yang diputuskan pailit oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat padahal jelas-jelas assetnya 1ebih besar daripada hutangnya Selain itu UU tersebut ternyata juga belum mampu mengatur masalah reorganisasi perusahaan secara memadai. Reorganisasi Perusahaan adalah usaha penataan kembali untuk menyehatkan permodalan perusahaan. Oleh sebab itu perlu dicari perbandingannya dengan sistem hukum negara-negara maju khususnya Amerika yang te1ah berpengalaman dalam mengatur reorganisasi perusahaan. Cara ini ditempuh dengan me1akukan metode pene1itian perbandingan hukum antara kedua substansi hukum dalam mengatur dan melaksanakan reorganisasi perusahaan. Sebagai hasi1, diperoleh pemahaman bahwa Reorganisasi Perusahaan di Indonesia (PKPU/Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) sebagaimana ditunjukkan dalam kasus PT Bernas Madu Sari, merupakan bentuk kompromi sukarela saja dalam penyelesaian utang piutang, atau tidak menunjukkan bentuk reorganisasi perusahaan yang efektif. Berbeda dengan yang telah dilakukan oleb negara-negara maju khususnya Amerika Serikat. Reorganisasi perusahaan dalam sistem bukum Amerika Serikat diatur dalam UU Kepailitan yaitu Chapter 11 US. Bankruptcy Code. Selain itu pelaksanaannya dapat dilihat dari pendapat-pendapat hakim yang termuat dalam putusan pengadilan Amerika Serikat. Pengaturan dan pelaksanaan reorganisasi perusahaan di Amerika Serikat sebagaimana dalam kasus-kasus Foam Corporation dan Acme Inc. menunjukkan bentuk reorganisasi yang efektif, karena bertujuan untuk menyehatkan kembali permodalan perusahaan, tidak terbatas hanya kepada menjadwalkan kembali hutanghutang debitur terhadap kreditur, melainkan meliputi hal yang lebih luas yaitu kemungkinan mengkonversi hutang menjadi saham kepemilikan, menurunkan beban tetap perusahaan, menjual sebagian asset, dll yang dilakukan dengan mengubah sebagian formulasi aktiva dan passiva perusahaan debitur. Perbandingan antara kedua sistem pengaturan dan pelaksanaan reorganisasi perusahaan dalam kepailitan memunculkan standar-standar yang perlu dalam melakukan reorganisasi perusahaan Standar-standar tersebut adalah pertama ; standar yang mengharuskan ada perlakuan yang seimbang antara kreditur dan debitur, kedua; standar bahwa perlu berpikir logis dalam mengatur dan melaksanakan reorganisasi perusahaan, ketiga ; standar adil dan layak agar pelaksanaan reorganisasi perusahaan memuaskan perasaan keadilan debitur dan kreditur, serta layak untuk dilakukan bila dibandingkan dengan tindakan melikuidasi perusahaan tersebut,

D0400106