Penelitian ini mengkaji tentang disparitas penjatuhan pidana oleh hakim terhadap kasus-kasus narkotika. Didasari oleh keprihatinan terhadap bebasnya peredaran gelap narkotika di Indonesia yang sudan sampai pada titik yang membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan ketahanan nasional karena sasarannya adalah generasi penerus bangsa. Untuk itulah pemerintah dan masyarakat menyatakan perang terhadap peredaran gelap narkotika tersebut, serta menghimbau agar pelakunya dihukum seberat beratnya. Tapi dalam kenyataannya seringkali terjadi disparitas pemidanaan antara pelaku tindak pidana narkotika yang satu dengan yang lainya, padahal di antara keduanya hampir tidak dapat diperbandingkan, sehingga menimbulkan ketidakadilan terhadap perlakuan pemidanaan apalagi bagi pelaku tindak pidana narkotika yang dihukum lebih berat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum narkotika di Indonesia, selanjutnya untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya disparitas penjatuhan pidana narkotika oleh hakim dan dampak yang ditimbulkannya, serta untuk mengetahui bagaimana kebijakan hukum pidana yang tepat dalam rangka mengeleminir terjadinya disparitas penjatuhan pidana tersebut. Disparitas penjatuhan pidana ini merupakan penelitian hukum normative dan sosiologis, dengan pertimbangan untuk menginventarisasi dan mengukur tingkat singkronisasi peraturan perundang-undangan di bidang narkotika mengenai disparitas pemidanaan, baik itu dari segi komponen struktural, substantif dan kultural serta untuk menemukan upaya penyelesaian yang nantinya diharapkan dapat direkomendasikan sebagai kebijakan hukum pidana. Penelitian ini dititikberatkan pada studi kepustakaan, sehingga data sekunder atau bahan pustaka lebih diutamakan dari data primer dan juga data empiris yang berasal dari para responden. Berdasarkan hasil penelitian terlihat seringkali terjadi disparitas pemidanaan oleh hakim dalam kasus-kasus narkotika yang cenderung mengabaikan nilai-nilai keadilan. Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya disparitas pemidanaan adalah karena peraturan perundang-undangan itu sendiri, kurangnya sumber daya aparat penegak hukum, opini publik terhadap sistem peradilan yang kolusif dan adanya pertimbangan tentang diri terdakwa. Disparitas pemidanaan ini juga dapat menimbulkan dampak yang positif dan dampak negatif bagi pelaku tindak pidana narkotika itu sendiri maupun bagi masyarakat. Dalam rangka mengeleminir terjadinya disparitas pemidanaan, perlu kiranya digunakan kebijakan hukum pidana baik melalui sarana penal maupun sarana non penal. Penggunaan sarana penal di sini dititikberatkan pada pembuatan peraturan perundang-undangan yang memiliki unsur-unsur keadilan, kegunaan dan kepastian hukum. Sedangkan penggunaan sarana non penal lebih dititikberatkan pada perubahan struktur kelembagaan, substansi hukum serta peningkatan budaya hukum ataupun moral aparat hukum. Berdasarkan uraian di atas sasaran yang ingin dicapai dalam rangka mengeleminir terjadinya disparitas pemidanaan adalah diharapkan adanya standar pemidanaan yang tegas terhadap klasifikasi perbuatan pidana dengan melihat berat atau ringannya delik, cara delik itu dilakukan, peranan pelaku dalam delik tersebut, keadaan pribadi dari diri pelaku, ukuran terhadap berat atau ringannya barang bukti, dan lain-lain. Kemudian juga dipersempitnya jarak antara pidana minimal dan maksimal, adanya pengawasan yang lebih ketat terhadap kinerja aparat hukum khususnya kepada hakim oleh pihak-pihak yang berwenang untuk itu. Sehingga pada akhirnya dapat mencegah terjadinya disparitas pemidanaan yang tidak reasonable.

D0200676