Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan telah mengatur hak-hak Narapidana yang tercantum dalam pasal 14, diantaranya narapidana berhak menjalankan ibadah, berhak mendapatkan perawatan rohani dan jasmani, memperoleh pendidikan yang layak dan lain sebagainya. Undang-Undang tidak membedakan antara hak narapidana laki-laki dan narapidana wanita, meskipun wanita mempunyai kodrat seperti menstruasi, melahirkan, menyusui dan lain-lain. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan hak-hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Wanita, hambatan-hambatan serta upaya untuk mengatasi hambatan dimaksud dalam pelaksanaan hak-hak narapidana, untuk itu metode yang dilakukan dalam penelitian adalah menggabungkan antara pendekatan yuridis normatif dan yuridis sosiologis yang dianalisa secara kualititaif dengan sifat penelitian deskriptif analitis dengan lokasi penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Wanita kelas II-A Tanjung Gusta medan, yang merupakan satu-satunya lembaga pemasyarakatan di Sumatera utara yang diperuntukkan bagi narapidana wanita. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II-A Tanjung Gusta Medan telah melaksanakan hak-hak narapidana sebagaimana yang dinyatakan dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa hambatan-hambatan diantaranya ketidaktahuan narapidana maupun petugas Lapas tentang hak-hak narapidana yang diatur oleh Undang-undang, prosedur surat-surat untuk hak-hak tertentu cukup sulit dan lama, terbatasnya dana operasional yang dimiliki Lembaga Pemasyarakatan sehingga sarana dan prasarana kurang memadai, serta kurangnya partisipasi instansi pemerintah dan masyarakat lainnya dalam menunjang pelaksanaan hak-hak narapidana. Dengan adanya hambatan-hambatan diatas sehingga pelaksanaan dari hak-hak Narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Wanita kelas II-A Tanjung Gusta Medan kurang optimal/baik. Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut maka dilakukan upaya seperti melengkapi sarana dan prasarana, pertemuan rutin antara narapidana, keluarga narapidana, pembina dan masyarakat, mereformasi personil petugas Lembaga pemasyarakatan dan meletakkan petugas sesuai dengan bidangnya, mengadakan peningkatan kualitas petugas melalui pendidikan formal dan non formal, serta upaya-upaya lainnya.

D0300483