Pengalihan hak atas tanah dan bangunan merupakan satu bentuk perbuatan hukum yang dapat dilakukan oleh siapa saja, sepanjang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Walaupun dikatakan telah ada peraraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengalihan hak tersebut, namun realitas yang ada terkadang menunjukkan adanya permasalahan, yang menyebabkan pengalihan hak tersebut berjalan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Melalui penelitian yang dilakukan, dengan menerapkan teknik pengumpulan data yang termasuk ke dalam metode penelitian lapangan dan metode penelitian kepustakaan, diupayakan untuk menjelaskan permasalahan-permasalahan sebagaimana di singgung diatas. Berdasarkan penelitiian yang dilakukan, ditemukan keadaan-keadaan yang menyebabkan pengalihan hak atas tanah dan bangunan aset Pemerintah Kota Tanjungbalai tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau menimbulkan permasalahan. Permasalahan dimaksud disamping timbul dari aparat Pemerintah Kota Tanjungbalai juga timbul disebabkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, kondisi masyarakat, dan pihak ketiga yang hanya mau menerima bersih tanpa masalah proses pengalihan hak atas tanah dan bangunan tersebut. Oleh karena itu agar proses pengalihan hak atas tanah tersebut tidak menimbulkan masalah, dan agar keberadaannya tidak bertentangan dengan prinsip pengalihan hak atas tanah dan bangunan, khususnya yang menjadi aset Pemerintah (Pemerintah Kota Tanjungbalai), seharusnya ada peraturan perundang-undangan yang secara tegas dan jelas mengatur dan merumuskan proses pengalihan hak atas tanah dan bangunan aset Pemerintah tersebut.

06003608