Salah satu hal yang merusak sistem masyarakat adalah adanya penjahat-penjahat kambuhan atau yang biasa disebut dengan residivis. Para penjahat ini biasanya mengulang kejahatan yang sama, meskipun dia sudah pernah dijatuhi hukuman. Penanggulangan kejahatan residivis dilakukan dalam serangkaian sistem yang disebut sistem peradilan pidana (criminal justice system) yang merupakan sarana dalam masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Untuk itu diperlukan proses pembinaan yang tepat untuk dapat mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, artinya hanya menggambarkan analisis terhadap kredit dengan jaminan hak atas tanah. Alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah dengan melaksanakan wawancara (field research) dan penelusuran kepustakaan (library research). Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan analisis kualitatif. Penyebab terjadinya tindak pidana residivis dalam sistem hukum pidana di Indonesia adalah karena adanya stigmatisasi masyarakat dan kondisi lingkungan areal pemasyarakatan. Stigmatisasi tersebut sebenarnya muncul dari rasa ketakutan masyarakat terhadap mantan narapidana, dimana dikhawatirkan akan mempengaruhi orang lain untuk melakukan perbuatan melanggar hukum. Penyebab lain adalah dampak dari prisonisasi atau terjadinya penyimpangan sendiri di dalam masyarakat penjara diakibatkan oleh kekuatan yang merusak di dalam kehidupan para penghuni penjara. Bentuk pembinaan terhadap residivis yang diberlakukan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Siborongborong dilakukan dengan 2 cara, yaitu bentuk pembinaan individual dan pembinaan kelompok. Pembinaan individual dilakukan lagi dengan pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pembinaan residivis adalah Kalangan internal (birokrasi), Kelebihan penghuni (over capacity), lemahnya pengawasan baik pengawasan melekat oleh pejabat internal lapas dan pengawasan fungsional, kualitas dan kuantitas sumber daya manusia petugas pemasyarakatan (gaspas) dan anggaran yang minim Upaya-upaya yang dilakukan untuk menghadapi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pembinaan residivis di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Siborongborong dilakukan dengan cara mempermudah birokrasi, mempercepat proses pengeluaran narapidana, Dalam penelitian ini dikemukakan saran agar diberlakukan sistem database online yang berlaku di seluruh Indonesia mengenai data pelaku kejahatan. Selain itu perlu ditingkatkan sumber daya manusia (SDM) petugas pemasyarakatan, sehingga petugas memiliki bekal yang cukup dalam melakukan tugasnya, terutama yang berkaitan dengan kegiatan keterampilan. Kesejahteraan petugas pemasyarakatan hendaknya lebih diperhatikan dan ditingkatkan kesejahteraannya oleh Pemerintah.

09E01884