Jumlah Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang terjadi di Kota Medan dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Dari tahun 2004 ke tahun 2005 menunjukkan kenaikan 17 kasus, dari tahun 2005 ke tahun 2006 naik 26 kasus, dari tahun 2006 ke tahun 2007 menunjukkan kenaikan 42 kasus. Kenaikan jumlah kasus Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini berbanding terbalik dengan keberhasilan aparat kepolisian dalam menuntaskan kasusnya. Hal ini terlihat dari tingkat keberhasilan kepolisian untuk menyelesaikan kasus Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang setiap tahunnya mengalami kemerosotan. Dari keseluruhan kasus Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilaporkan sebanyak 168 kasus, hanya 16 kasus yang dapat diselesaikan oleh kepolisian atau 10% dari jumlah keseluruhan secara kumulatif selama tiga tahun. Hal ini menarik untuk dikaji apakah rendahnya kemampuan aparat dalam penyelesaian kasus tersebut, oleh karena kinerja aparat yang tidak maksimal atau karena hal-hal lain yang terdapat dalam substansi hukum maupun budaya hukum yang juga sangat berperan dalam memberi kontribusi dalam upaya penanggulangan kejahatan. Permasalahan yang ingin dijawab dalam penelitian ini antara lain : (1) Bagaimanakah peran polri dalam menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di kota Medan; (2) Hambatan-hambatan apakah yang dihadapi polri dalam upaya menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di kota Medan; (3) Bagaimanakah solusi bagi polri dalam upaya menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di kota Medan pada masa depan. Untuk menjawab permasalahan di atas, maka penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui studi lapangan dan data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka. Informan dalam penelitian ini terdiri atas Kepolisian Kota Besar Medan, Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk kekerasan (LBH APIK) dan korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Keseluruhan data dianalisa secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran polri dalam penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilaksanakan selama ini di Kota Medan dengan menggunakan cara pendekatan yaitu pendekatan non penal policy dan pendekatan penal policy. Pendekatan non penal policy dilaksanakan oleh bagian Binamitra secara pre-emptif, sedangkan pendekatan penal policy dilaksanakan oleh Bagian Reserse Kriminil Unit Pelayanan Perempuan dan anak melalui mekanisme criminal justice system. Hambatan-hambatan yang dihadapi Polri dalam upaya penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah: yang berasal dari substansi hukum (Undang-undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga), Struktur Hukum (aparat penegak hukum) dan budaya hukum. Solusi bagi polri dalam upaya penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di masa depan, dapat dilaksanakan melalui peran polri dalam pendekatan non penal policy. Seperti mengikut sertakan kaum pria dalam upaya pendekatan pre-emptif melalui penyuluhan yang selama ini tidak pernah dilakukan. Selain itu dapat memanfaatkan sarana komunikasi seperti buletin, koran, majalah maupun media TV, radio dan website (internet). Memasukkan kurikulum dalam pendidikan tentang perspektif jender untuk mengubah pemahaman dan penerapan sistem nilai struktur sosial dan budaya masyarakat yang selama ini menimbulkan ketimpangan kedudukan peran antara pria dan wanita yang selalu ditempatkan pada posisi submissive. Sedangkan solusi untuk pendekatan penal policy dapat dilakukan dengan memperbaiki dan menyempurnakan instrumen hukum yang menjadi masalah dalam penerapannya agar tidak terjadi salah interpretasi. Adanya koordinasi yang intensif antar aparat penegak hukum untuk mereduksi perbedaan persepsi dan menyatukan visi dalam upaya penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Medan.

09E00167