ABSTRAK Selain orang dewasa, anak-anak juga dapat berkonflik dengan hukum, yang dapat membuat mereka dipidana di lembaga pemasyarakatan. Pada usia anak-anak cenderung untuk berbuat nakal, misalnya penyalahgunaan narkoba mencuri, dan berbohong sebagai akibat dari pengaruh lingkungannya. Kaburnya 31 anak pidana pada Jum'at dinihari tanggal 10 Desember 2004 mengindikasikan bahwa selama menjalani masa hukumannya mereka masih mendapat perlakuan tidak layak. Perlakuan inkonsistensi dan diskriminasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum ditengarai masih terjadi sampai kini. Seharusnya pelaksanaan pembinaan anak pidana lebih bersifat Rebabilitasi dari pada bersifat menghukum dan harus dibedakan cara pembinaanya dari narapidana dewasa. Permasalahan pokok tesis ini adalah : bagaimana sistem pembinaan anak pidana, bagaimanakendala yang dihadapi petugas dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut untuk menjawab permasalahan tersebut, maka metode penelitian yang dipakai adalah dengan pendekatan yuridis non-aktif didukung pendekatan yuridis sosiologis yang dilengkapi data empiris. Dilihat dari sifat penelitiannya termasuk deskriptif analitis dengan menggunakan analisis data kualitatif dan lokasi penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A Anak Tanjung Gusta Medan. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan pembinaandi Lapas sudah berjalan sesuai ketentuan UU No.12/1995, PP 31/1999 dan PP 32/1999 dengan melaksanakan wujud pembinaan yang menjadi hak anak pidana dalam 4 (empat) tahapan pembinaan. Walaupun masih ada dari wujud pembinaan tersebut yang kurang sempurna dalam pelaksanaanya seperti; Pembina tidak mewajibkan anak pidana untuk mengikuti program keterampilan, dan tersendatnya program pelatihan bimbingan kerja karena kurangnya bahan baku. Kendala yang dihadapi petugas Lapas adalah over kapasitas ataupun tidak sebandingnya jumlah anak pidana dengan petugas Lapas, minimnya dana operasional, kurangnya tenaga professional, prasarana yang tidak mendukung dan kurangnya partisipasi orangtua/keluarga dan masyarakat, Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut diantaranya ialah menjalin kerjasama dengan Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Medan,LSM(GALATEA & YPIA), SITAS. Juga mengadakan seminar, pendidikan & latihan (Dildat). Untuk masalah over kapasitas dan kekurangan dana operasional belum ada upaya yang bisa dilakukan. Khususnya masalah over kapasitas dikarenakan sumber penyebabnya adalah dari Rumah Tahanan dan Lapas Kelas I-A Tj.Gusta Medan. Sebagai saran perlunya kepedulian semua pihak (pemerintah dan Masyarakat) untuk memperhatikan kebutuhan anak pidana. Bagi Departemen Hukum dan HAM perlunya penambahan dana operasional di Lapas, petugaswanita dan Pembina yang professional.

05012326