Didasari oleh keprihatinan terhadap penyalahgunaan narkoba di Indonesia yang sudah sampai pada titik yang membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan ketahanan nasional karena sasarannya sudah mencapai seluruh lapisan masyarakat sehingga pemerintah menyatakan perang terhadap narkoba, serta menghimbau agar pelakunya dihukum seberat-beratnya. Tetapi dalam kenyataan, pelaku tindak pidana narkoba dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Meningkatnya tindak pidana narkoba tidak terlepas dari ringannya putusan yang dijatuhkan oleh hakim. Dengan latar belakang di atas, maka permasalahan yang diteliti yaitu apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam membuat putusan terhadap tindak pidana narkoba, mengapa putusan hakim tidak membuat efek jera dan apakah putusan hakim telah mencapai tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Untuk menjawab permasalahan tersebut dilakukan penelitian hukum normatif dengan mempergunakan bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Teknik yang dipergunakan dalam pengumpulan data berupa studi dokumen dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan dan juga hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana. Hakim dalam menjatuhkn pidana belum menerapkan ketentuan pidana yang terdapat dalam Undang-Undang secara maksimal. Hasil penelitian juga memperlihatkan bahwa putusan hakim belum memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana narkoba. Hakim dalam menjatuhkan putusan terkesan ringan, karena jarang hakim memidana dengan batas maksimum yang ditentukan undang-undang. Hal ini mengakibatkan pelaku tindak pidana narkoba mengulangi lagi perbuatannya sehingga tujuan pemidanaan yang menimbulkan penjeraan tidak tercapai. Dari penelitian adanya disparitas penjatuhan pidana. Disparitas pidana ini akan berdampak negatif baik bagi yang dijatuhi hukuman berat maupun yang dijatuhi hukuman ringan. Bagi yang dijatuhi pidana berat akan menjadi korban ketidakadilan hukum sehingga tidak percaya dan tidak menghargai hukum sedangkan bagi yang diputus ringan akan beranggapan bahwa melanggar hukum bukanlah hal yang menakutkan sehingga akan mengulangi lagi perbuatannya lagi. Dengan demikian rasa keadilan akan terabaikan. Adapun hal-hal yang menyebabkan timbulnya disparitas pidana adalah perangkat peraturan perundang-undangan yang menetapkan batas maksimum dan batas minimum pemberian hukuman yang memberi peluang kepada hakim untuk menjatuhkan putusan yang berbeda, kemudian sumber daya aparat penegak hukum baik dari dalam diri hakim maupun dari luar diri hakim, dan yang terakhir keadaan diri terdakwa. Melalui penelitian ini disarankan agar undang-undang yang mengatur tentang narkoba baik Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 disempurnakan. Kepada hakim diharapkan bekerja secara profesional dan dalam menjatuhkan hukuman harus bersikap objektif. Melakukan pengawasan terhadap kinerja hakim agar menindak hakim yang melakukan penyimpangan dan yang lebih penting lagi untuk menghindarkan terjadinya disparitas pidana sebaiknya ditinjau kembali rentang antara batas maksimum dan batas minimum pidana.

09E01948