Fenomena utama yang melatarbelakangi penelitian ini adalah adanya gap antara trend penerimaan cukai nasional dengan trend penerimaan cukai Sumatera Utara. Dimana angka penerimaan cukai nasional menunjukan trend peningkatan yang positif, sedangkan penerimaan cukai Sumatera Utara cenderung tidak beraturan (irregular variation). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kebijakan cukai, fasilitas penundaan dan tingkat produksi rokok terhadap pungutan cukai Sumatera Utara. Jenis penelitian yang dilakukan adalah expost facto, dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif. Adapun jenis data yang dipergunakan adalah data sekunder yang disusun secara panel, yaitu penggabungan data cross sectional dari 9 pabrikan rokok dengan data time series berupa data periodik semester tahunan selama 5 tahun pengamatan, mulai tahun 2002 sampai 2006. Hasil estimasi dengan metode Ordinary Least Square yang menggunakan model efek tetap (MET), menemukan bahwa pada tingkat kepercayaan 99%, secara simultan variabel kebijakan cukai, fasilitas penundaan dan tingkat produksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pungutan cukai. Secara parsial, kebijakan cukai berpengaruh positif dan signifikan pada tingkat kepercayaan 99% terhadap pungutan cukai Sumatera Utara. Variabel fasilitas penundaan berpengaruh positif dan signifikan pada tingkat kepercayaan 95% terhadap pungutan cukai Sumatera Utara. Variabel tingkat produksi berpengaruh positif dan signifikan pada tingkat kepercayaan 99% terhadap penerimaan cukai Sumatera utara. Saran yang disampaikan untuk meningkatkan penerimaan Cukai Sumatera Utara adalah : pertama, menerapkan kebijakan yang berkaitan dengan faktor kebijakan cukai, pemberian fasilitas penundaan, dan kebijakan yang berkaitan dengan tingkat produksi rokok secara kombinatif dan bersamaan. Kedua, berkaitan dengan penerapan kebijakan cukai hendaknya harus diperhatikan pula aspek kepentingan pengusaha, yaitu agar beban pengusaha tidak terlalu berat terhadap dampak kenaikan harga jual eceran minimum ataupun tarif cukai yang diterapkan oleh pemerintah. Ketiga, hendaknya pemerintah memberikan bentuk-bentuk fasilitas penundaan pembayaran yang lebih besar dari sisi pagu, maupun jangka waktu yang lebih fleksibel. Terakhir, berkaitan dengan kebijakan yang berkaitan dengan tingkat produksi rokok hendaknya kebijakan pemerintah tidak diarahkan kepada upaya yang semata-mata hanya berkaitan dengan peningkatan jumlah produksi rokok. Hal ini mengingat dampak negatif yang ditimbulkan rokok akan menimbulkan biaya eksternalitas yang tidak sedikit bagi kesehatan masyarakat.

08E00371