Penelitian terhadap BOT sebagai bentuk peIjanjian pembagian keuntungan (profit sharing) yang diatur dalam UUPA 1960, UU No. 32 Tahun 2004, Keputusan Presiden No. 39 Tahun 1991, Keputusan Menteri Keuangan No.234/KMK-04/1995, SK Mendagri dan Otda No.11 tahun 2001. Pendekatan Build Oprate Transfer (BOT) adalah sebuah pilihan bagi pemerintah kota Medan untuk pembangunan pada sector swasta, Dengan adanya BOT, sektor swasta mendesain, membiayai, mengkonsep dan menjalankan dan akhirnya memfasilitasi. Kemudian setelah jangka waktu konsensi, pihak swasta (pemilik) menyerahkannya kepada pemerintah. Oleh karena itu, BOT dapat dikatakan sebagai salah satu cara pembangunan infrastuktur dengan me1ibatkan sektor swasta sesuai dengan inisiatif dan pembiayaan. Beberapa hal pembangunan infrastuktur mengatur bermacam-macam yang dimulai dari fasilitas umum dengan fungsi dasar untuk melayani kebutuhan masyarakat. Penyediaan pelayanan sosial dan mengajukan aktivitas atau kegiatan ekonomi dalam sektor privat. Hal ini dapat dicontohkan pada pembangunan jalan-jalan raya, jembatan-jembatan, pengairan dan sistem pengairan. Keuntungan pemerintah mengajukan sektor privat dalam pemhangunan dengan BOT yaitu ketika dibutuhkan modal yang besar pemerintah dapat me1aksanakan pembangunan tersebut. Dengan latar belakang di atas, maka penulis membahas permasalahan tentang bagaimana pengaturan BOT di Indonesia, serta apakah pada setiap jenis hak atas tanah dapat didirikan bangunan dalam investasi pranata BOT. Untuk menjawab permasalahan di atas, maka penulis menggunakan metode library research (studi kepustakaan) dan field research (penelitian lapangan) dengan me1akukan wawancara dengan Ketua Bapeda Kota Medan. Dari hasil pene1itian menunjukkan bahwa kontrak BOT yang diwujudkan dalam perjanjian kerjasama antara pihak Pemko Medan dengan pihak investor, dalam pembuatan isi, prinsip dan bentuk kerjasama sebagian besar telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum peIjanjian yang diatur dalam KUH.Perdata. Berdasarkan persetujuan DPRD Kota Medan Nomor : 510. ll/1832 tanggal 22 Juli Tahun 2002 Perihal Persetujuan untuk melakukan kerjasama pembangunan dan pengelolaan Gedung Pusat Bisnis dan Perdagangan dilokasi Pekan Raya Sumatera Utara dan Surat Perjanjian Pemindahan Pekan Raya Surnatera Utara antara Pemerintah Propinsi Sumatera Utara dengan Pemerintah Kota Medan No. 510. 11/4715; 510. 11/12466 tanggal 15 Juli 2002, untuk itu Pihak Pertama dan Pihak Kedua tersebut diatas, sepakat mengadakan perjanjian kerja sama untuk membangun dan mengelola Gedung Pusat Bisnis dan Perdagangan diatas tanah seluas ± 42.000 m2 yang merupakan sebagian HPL No.1 Tahun 1974/Kelurahan Sekip terdaftar atas nama Pemerintah Kota Medan. Dalam sistem BOT, secara teoritis semua jenis hak atas tanah dapat dilakukan kerja sama dengan pihak investor melalui kontrak BOT. Namun dalam praktek bisnis pembangunan dan pengelolaan gedung pusat bisnis dan perdagangan ditemukan bahwa yang menjadi objek hak atas tanah dengan kontrak BOT adalah hak guna bangunan.

06002700