Bahwa krisis moneter yang melanda negara Asia termasuk Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 telah menimbulkan kesulitan yang besar terhadap perekonomian dan perdagangan nasional. Untuk mengatasi persoalan tersebut pada tahun 1998, pemerintah Indonesia mengeluarkan Perpu No. 1 Tahun 1998 yang me1akukan pernbahan terhadap Faillisement Verordening Stb, 1905 No. 217 Jo Stb. 1906 No. 348, kemudian disahkan menjadi Undang-undang No.4 Tahun 1998 tentang Kepailitan. Karena begitu banyaknya kritikan terhadap undang-undang tersebut, maka disempurnakan menjadi Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Dalam UU Kepailitan yang barn ini memenuhi syarat-syarat hukum yang efektif, adil, efesien, cepat, pasti, modern, dan terekam dengan baik. Dalam UU itu juga menganut asas perlindungan kepentingan yang seimbang antara Debitor dan Kreditor dan juga kepentingan seseorangrnaupun kepentingan orang banyak atau masyarakat. Kebijakan mengenai penanaman modal asing mengundang masuknya investor-investor asing yang diarahkan untuk berperan menunjang pembangunan nasional. Penanaman modal asing dimanfaatkan dalam rangka mengisi kekurangan permodalan dan kamampuan nasional, sehingga pemerintah melalui institusi penegakan hukum dalam hal ini Keputusan Majelis Hakim memberikan perlindungan hukum bagi investor asing sehingga tujuan dari UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dapat tercapai. Persoalan yang dihadapi pemerintah dalam menarik investor asing adalah, tidak mudahnya memperoleh dukungan pernbiayaan, sulitnya mendapatkan lahan usaha yang sesuai dengan kebutuhan dan dalam waktu yang cepat, sarana dan prasarana yang tidak memadai, terutama di luar pulau Jawa, kurang tenaga kerja yang terampil dan siap pakai, sulitnya mencari mitra usaha yang tangguh, lamanya pengurusan perizinan di daerah, premanisme, birokrasi, pungutan liar dan belum berjalanya peJayanan satu atap. Perkembangan Penanaman modal asing di Indonesia cenderung membaik tetapi belum sebaik ketika Indonesia belum dilanda krisis, total PMA di tahun 2004 Rp. 43,7 Trilyun dan tahun 2005 Rp. 84,56 Trilyun. Sehingga kedepan perlu peningkatan lagi namun harus dibarengi situasi politik yang kondusif, kepastian hukum, peraturan yang jelas agar investor tertarik menamkan investasi di Indonesia. Undang-undang Kepailitan No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang masih mempunyai kelemahan yakni tentang pengaturan posisi Debitor insolvensi test. Perlindungan hukum bagi investor asing melalui Putusan Pengadilan Niaga perkara PT. Modernland Realty Ltd, PT. Prudential Life Anssurance dan PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia tidak mendukung program pemerintah sehingga pada tingkat Kasasi, majelis hakim memberikan perlindungan hukum untuk menarik investor asing.

07000536