Dalam rangka penataan tata ruang, pemerintah telah menerbitkan berbagai peraturan untuk itu. Perencanaan tata ruang yang efektif,efesien dan berkelanjutan merupakan salah satu cirri penataan ruang yang baik. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Medan, yang dilaksanakan dilingkungan Kantor Walikota Medan. Penelitian ini bersifat juridis normative dengan pendekatan juridis sosiologis. Alat pengumpulan data melalui bahan-bahan kepustakaan dan wawancara. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil analisis dan penelitian menunjukkan bahwa perencanaan penataan tata ruang merupakan tugas dan kewenangan pemerintah khususnya pemerintah daerah Kota Medan. Perencanaan penataan tata ruang Kota Medan telah diatur dalam peraturan daerah Kotamadya Medan Nomor 4 tahun 1995 belum berjalan dengan semestinya. Peraturan Kotamadya Medan belum bias melindungi perencanaan penataan tata ruang, perizinan dan lingkungan hidup dan banyaknya pelanggaran yang terjadi, misalnya membangun tanpa surat izin mendirikan bangunan, akibatnya merusak perencanaan tata ruang dan merusak lingkungan hidup. Analisis penataan tata ruang sesuai dengan peraturan daerah belum dapat dilaksanakan secara optimal. Disarankan dalam perlindungan perencanaan penataan tata ruang di Kota Medan diperlukan peran serta seluruh masyarakat dan aparatur Negara dalam mengawasi setiap perkembangan penataan tata ruang , perizinan dan lingkungan yang dilakukan oleh masyarakat, untuk itu diharapkan kepada khususnya aparatur Negara untuk bekerjasama dalam melakukan penataan tata ruang. Karena menata tata ruang merupakan hasil kreatif yang sangat berguna untuk masa sekarang dan yang akan datang di Indonesia khususnya bagi pembangunan berkelanjutan di Kota Medan. Disamping itu pemerintah Kota Medan, memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang perlunya penataan tata ruang dan mensosialisasikan penataan tata ruang kepada masyarakat secara kontiniu dalam bentuk penyuluhan, media massa, media elektronik maupun media lainnya.

09E00193