Kebijakan pembangunan khususnya dalam pengelolaan tata ruang mendapat perhatian dari sisi lain oleh legislatif untuk proses legislasi, dimana Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi bagian yang perlu dipertimbangkan oleh pemerintah daerah, artinya pengembangan kawasan akan dirasakan bermanfaat apabila diperoleh peningkatan pendapatan daerah itu. Pandangan seperti itu terlalu sederhana bagi pembuatan peraturan daerah (making law) sehingga kualitas dari produk peraturan untuk menjamin kepastian hukum dalam penataan ruang di Kabupaten Labuhan Batu bisa berakibat tidak mencerminkan kepada fungsi hukum. Berdasarkan uraian hal tersebut, maka permasalahan yang akan diteliti dan di analisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Apakah pengelolaan tata ruang di Labuhan Batu telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang? Bagaimanakah Peran serta masyarakat dalam pembangunan lingkungan untuk penataan ruang di Kabupaten Labuhan Batu? Apakah kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengelolaan tata ruang di Labuhan Batu? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Metode penelitian normatif disebut juga sebagai penelitian doktrinal (doctrinal research) yaitu suatu penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis di dalam buku (law as it is written in the book). Penelitian hukum normatif berdasarkan data sekunder dan menekankan pada langkah-langkah spekulatif-teoritis dan analisis normatif-kualitatif. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Labuhan Batu belum berjalan sebagaimana mestinya dan belum mengacu kepada UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, banyak terjadi deviasi/ penyimpangan dari UU tersebut. Peran serta masyarakat dalam pengelolaan Tata Ruang di Wilayah Kabupaten Labuhan Batu belum berjalan sebagaimana mestinya. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pengelolaan tata ruang di Kabupaten Labuhan Batu yaitu: Masih terdapatnya peraturan perundang-undangan yang menjadi kendala bagi pelaksanaan rencana tata ruang wilayah kabupaten Labuhan Batu, disamping itu ada kendala infrastruktur yang belum sesuai dengan RTRW, Masyarakat juga menjadi kendala karena peran serta masyarakat hampir tidak ada dalam penyusunan RTRW disebabkan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat.DPR Daerah juga sudah sering memberi masukan kepada Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu, tapi tidak diakomodir oleh Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu, disamping itu perangkat daerah juga tidak siap dalam pelaksanaan pengelolaan tata ruang di Labuhan Batu.

09E01934