Sistem hukum yang berlaku sekarang ini tidak membatasi perkara apa saja yang diajukan ke Mahkamah Agung. Akibatnya terjadi penumpukan perkara di Mahkamah Agung yang tidak dapat diselesaikan bila tidak dicari penyelesaiannya yang lebih mendasar, yang pada gilirannya akan menghambat akses keadilan para justisiabelen. Oleh karena itu perlu dilakukan penyelesaian perkara dengan musyawarah melalui penyelesaian sengketa alternatif baik diluar pengadilan maupun didalam pengadilan. Dialog, musyawarah serta usaha pengakomodasian terhadap kepentingan semua pihak sebenarnya adalah inti dari konsep proses ADR. Konsep inilah yang kemudian diarahkan untuk menjadi cara menyelesaikan sengketa tetapi dengan menggunakan prinsip legalitas yang menjadi bagian dari sistem hukum dimana Mediasi merupakan salah satu strategi dan bentuk dari PSA atau ADR yang diadopsi kedalam proses beracara di Pengadilan Negeri (juga Pengadilan agama) melalui PERMA no 02 Tahun 2003 terhadap Prosedur Mediasi di Pengadilan untuk mengefektifkan pasal130 HIR/154 Rbg. Dan yang menjadi topik bahasan dalam penulisan ini adalah : bagaimanakah mengembangkan pasal 130 HIR/154 Rbg dengan memberlakukan Lembaga Mediasi diPengadilan (Court Annexed Mediation). Bagaimanakah konsep negara lain dalam melakukan mediasi atau ADR serta bagaimanakah penerapan PERMA No 02 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan hambatan-hambatannya, Penelitian menunjukkan bahwa pasal 130 HIR/154 Rbg dilaksanakan oleh Hakim hanya bersifat formalitas karena Hakim mengalami kesulitan yang disebabkan oleh : perkara kompleks, pengacara cenderung menginginkan perkara dilanjutkan ke litigasi. kemampuan Hakim dalam melakukan perdamaian masih kurang, belum cukup, disosialisasikan budaya damai dalam masyarakat dan keengganan Hakim untuk menyelesaikan perkara secara damai. Dan untuk mengembangkan pasal 130 HIR/154 Rbg dengan memberlakukan mediasi terintegrasi di Pengadilan haruslah hati-hati dengan tetap berjalan di coridor jiwa danphylosophy pasal tersebut. Dari hasil penelitian setahun pelaksanaan PERMA No 02 Tahun 2003 ternyata mediasi yang terintegrasi di Pengadilan belum membawa keberhasilan. Keberhasilan mediasi yang terintegrasi di Pengadilan sangat ditentukan oleh peraturan itu sendiri dan pelaku-pelakunya serta sarana dan prasarana yang mendukungnya sedangkan di Luar Negeri mediasi berhasil karena mendapat dukungan dari pemerintah, masyarakat dan para stake holder. Oleh karena itu PERMA tersebut perlu diperjelas atau direvisi dan disosialisasikan secara terus menerus atau berkelanjutan.

06003605