Perkembangan dunia medis sangat mempengaruhi fungsi rumah sakit sebagai penyedia jasa pelayanan kesehatan. Rumah sakit sering mengalami krisis pelayanan kesehatan, karena fungsi rumah sakit bukan saja tempat untuk berobat tetapi pelayanannya meliputi kegiatan yang bersifat kuratif, rehabilitatif, promotif, dan preventif. Batas kewenangan dan tanggung jawab etik para tenaga kesehatan di rumah sakit harus sesuai dengan standard profesi, karna setiap tindakan medis yang dilakukan mempunyai hubungan hukum antara rumah sakit, dokter, dan pasien. Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan dalam tesis ini yaitu: Bagaimanakah tanggung jawab rumah sakit terhadap pasien dalam pelayanan jasa kesehatan di rumah sakit dan Apa saja alternatif penyelesaian sengketa yang terjadi antara pasien (konsumen) dengan pihak rumah sakit?. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis kualitatif yang bertujuan menggambarkan permasalahan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban terhadap pasien di rumah sakit. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang dilakukan dalam upaya menganalisis data sekunder baik berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: tanggung jawab rumah sakit terhadap pasien dalam jasa pelayanan kesehatan adalah terlebih dahulu terletak pada direktur rumah sakit sebagai pelaku usaha. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Undang-undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penerapan doktrin hospital liability menjadikan rumah sakit dapat dimintakan pertanggungjawaban perdata (ganti rugi) yang ditimbulkan orang yang dibawah perintahnya. Jadi, ada hubungan hukum antara rumah sakit dan pasien. Semua tanggung jawab atas pekerjaan tenaga kesehatan adalah menjadi beban tanggung jawab rumah sakit tempat mereka bekerja. Ketika, pasien merasa haknya terabaikan oleh pihak rumah sakit maka pasien sebagai konsumen dapat menuntut haknya melalui jalur pengadilan yaitu melalui peradilan umum dan di luar pengadilan dengan alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Saran dalam penelitian ini adalah: standard pelayanan kesehatan di rumah sakit harus ditingkatkan, agar pasien merasa puas dan nyaman, serta rumah sakit sebagai penyedia pelayanan kesehatan tidak hanya berorientasi pada bisnis sehingga melupakan fungsi rumah sakit sebagai lembaga sosial ekonomis. Agar pasien lebih terlindungi haknya maka harus ada payung hukum yang mengatur hak-hak pasien yaitu segera disahkannya Rancangan Undang Undang tentang Rumah Sakit.

09E01987