Penelitian terhadap Fungsi Pencatatan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Medan) adalah penelitian yang di latar belakangi masih banyaknya masyarakat di Kota Medan yang melakukan perkawinan dengan tidak mencatatkannya pada petugas Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama. Padahal perkawinan yang demikian jelas tidak sesuai dan bahkan bertentangan dengan hukum Negara dan juga sarat dengan problema baik untuk jangka pendek maupun untuk jangka panjang, baik pagi pasangan perkawinan maupun bagi keturunan yang akan dilahirkan yang pada waktunya nanti akan menjadi perkara yang sulit diselesaikan dan akan merugikan ke1uarga yang bersangkutan. Metode penelitian yang pakai adalah deskriptis analitis yaitu suatu analisa data yang tidak keluar dari ruang lingkup sample yang bersifat teori hukum yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data atau menunjukkan komperasi data yang ada hubungan dengan seperangkat data yang lain. Lokasi penelitian adalah Pengadilan Agama Medan. Sebagai narasumber adalah Hakim Pengadilan Agama Medan. Responden dipakai berdasarkan Purposive Sampling, berjumlah 20 orang. Alat pengumpulan data adalah studi dokumen, wawancara, Kuisioner. Semua data dianalisis secara kualitatif. Yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini pertama, bagaimanakah fungsi pencatatan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Kedua, bagaimanakah akibat hukum dari suatu perkawinan yang tidak dicatatkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Ketiga, Bagaimanakah sikap Hakim Pengadilan Agama medan terhadap status hukum perkawinan yang tidak dicatat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, Fungsi Pencatatan Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah untuk memenuhi Administrasi Negara dan sebagai bukti yang kuat dalam menentukan kedudukan hukum seseorang agar terwujud adanya suatu kepastian hukum ketertiban hukum dan perlindungan hukum terhadap perkawinan tersebut Kedua, Akibat hukum dari suatu perkawinan yang tidak dicatatkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah meskipun secara agama atau adat istiadat perkawinan tersebut sah namun dimata hukum perkawinan tersebut tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum. Ketiga, Sikap hakim Pengadilan Agama Medan terhadap status Hakim perkawinan yang tidak dicatatkan adalah: jika perkawinan tersebut telah memenuhi syarat-syarat rukun nikah menurut hukum Islam dan sesuai dengan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, maka perkawinan tersebut adalah sah. Dan jika terjadi gugatan perceraian tetap diselesaikan sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan artinya ada atau tidak akta nikah dan yang melangsungkan perkawinan tidak menjadi penghalang dati mereka yang melakukan perceraian, hal ini terlihat dari Putusan pengadilan Agama Medan Nomor : 231/Pdt.6/1999 PA Medan, Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor : 639/Pdt.6/2000 PA Medan dan Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor : 235/Pdt.6/2003 PA Medan.

05012309