Pada dasarnya lagu tercipta dari kreasi pikir (intelektual) sebagai perwujudan kualitas, rasa karsa dan kemampuan ciptanya. Karya cipta lagu merupakan karya yang hadir dan dapat dirasakan sebagai suatu kebutuhan yang bersifat immaterial (intangible) atau non fisiko Musik yang terlahir dari sebuah kekuatancipta, karsa dan karya serta pengorbanan pikiran tenaga dan waktu penciptanya, juga merupakan cermin peradaban dan martabat manusia. Didalamnya terdapat norma- norma moral yang harus dihormati sebagai bentuk pengakuan terhadap hasil jerih payah penciptanya. Kehadiran karya cipta tersebut bukan saja memberikan kenikmatan terhadap kebutuhan rasa dan jiwa semata, tapi hasil ciptaan itu telah pula memberikan nilai - nilai ekonomi bahkan peluang - peluang usaha yang besar secara legal dan tidak tertutup pula kemungkinan secara illegal, dengan berbagai modus operandi seperti : Pembajakan Produksi Rekaman Musik, Peredaran illegal, Pelanggaran Hak Cipta, baik dilakukan secara tradisional maupun dengan menggunakan teknologi canggih yang dewasa ini sebagai fenomena terbaru yang dikenal dengan istilah Peer to Peer (P2P) dan Napster. Penegakan hukum dibidang Hak Cipta, khususnya atas Karya Cipta Musik atau Lagu menjadi suatu problem yang cukup dilematis, sekalipun sudah diatur Dalam UUHC No. 19 Tahun 2002, juga tidak memberikan hasil yang maksimal didalam memberikan perlindungan hukum kepada Pencipta Lagu, Produser Rekaman, dan Lembaga Penyiaran, serta tindakan hukum yang tegas kepada pelaku pelanggaran terhadap Hak Cipta atas Karya Musik atau Lagu. Sebagai bagian dari anggota yang tergabung dalam WTO (World Trade Organization), Pemerintah Indonesia telah meratifikasi persetujuan TRIPs melalui Kepres No. 15 Tahun 1997, Kepres No. 16 Tahun 1997, Kepres No. 17 Tahun 1997, Kepres No. 18 Tahun 1997, dan Kepres No. 19 Tahun 1997, namun ratifikasi yang dilakukan belum secara keseluruhan, hal ini disebabkan terdapatnya berbagai hambatan, antara lain Faktor Hukum / Undang-Undang, Faktor Aparat Penegak Hukum, Faktor Sarana yang Tersedia, Faktor Masyarakat dan Faktor Budaya. Hambatan di atas, menjadi penghambat pengimplementasian UUHC Nasional didalam memberikan perlindungan hukum kepada Pihak yang terkait atas Karya Cipta Musik atau Lagu dan Penegakan hukum terhadap para pelaku pelanggaran dibidang Hak Cipta atas Karya Musik atau Lagu sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Dalam UUHC No. 19 Tahun 2002 penyelesaian sengketa pelanggaran Hak Cipta, termasuk karya musik atau Iagu dan sanksi bagi pelaku pelanggaran sudah diatur secara tegas dan jelas, namun implementasi hukumnya tidak pemah dapat dijalankan dan tidak pemah memberikan output hukum yang memuaskan, terlebih didalam menyikapi berbagai pelanggaran yang dilakukan dengan menggunakan teknologi tinggi. Kegagalan ini bukan hanya disebabkan ketidakmampuan aparat penegak hukum untuk beradaptasi dengan kemajuan teknologi, melainkan juga dikarenakan ratifikasi atas Persetujuan TRlPs belum dilakukan secara komprehensif

05012304