Perbankan dapat mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi melalui liabilitas dan aset, dan semua ini tidak terlepas dari kebijakan moneter yang diambil oleh otoritas moneter. Giro Wajib Minimum milik bank harus tetap terjaga untuk menghindari terjadinya dampak sistemik pada sistem perbankan dan perekonomian. Maka, pengaturan tentang Giro Wajib Minimum harus disesuaikan dari waktu ke waktu dengan memperhatikan likuiditas bank. Ketentuan baru tentang Giro Wajib Minimum diterapkan untuk melonggarkan likuditas yang selama ini seret. Namun tidak semua bank mendapatkan keuntungan dari penerapan ini. Ada tiga masalah yang dianalisis menyangkut perubahan ketentuan Giro Wajib Minimum ini, yaitu apa perlunya Giro Wajib Minimum diatur dalam hukum perbankan Indonesia, bagaimana peranan Giro Wajib Minimum dikaitkan dengan likuidias perbankan, dan bagaimana perubahan ketentuan tentang Giro Wajib Minimum terhadap penyaluran kredit bank. Untuk menjawab permasalahan tersebut dilakukan penelitian dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu mengumpulkan, menganalisis dan mensistematiskan hasil penelitian terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam industri perbankan. Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan yang berkaitan dengan objek penelitian. Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa: pertama, perlunya pengaturan Giro Wajib Minimum dalam hukum perbankan di Indonesia adalah untuk menjaga stabilitas moneter, memberikan fleksibilitas pengaturan likuiditas, dan menentukan besarnya biaya dana bank; kedua, peranan Giro Wajib Minimum dikaitkan dengan likuiditas perbankan dapat dilihat dari bank dalam melakukan kegiatan usahanya terutama dalam hal penghimpunan dana diwajibkan memelihara sejumlah likuiditas tertentu dari total Dana Pihak Ketiga yang dihimpun oleh bank pada suatu periode tertentu; ketiga, ketentuan baru tentang Giro Wajib Minimum, dikaitkan dengan teori utilitarisme, memberikan manfaat terhadap sistem perbankan yaitu adanya pelonggaran likuiditas. Namun ketentuan yang baru juga mempunyai dampak negatif yaitu puluhan bank dengan Loan to Deposit Ratio tinggi justru makin kesulitan karena harus menyerahkan giro tambahan kepada Bank Indonesia. Hal ini disebabkan karena tidak dikaitkannya lagi Giro Wajib Minimum dengan Loan to Deposit Ratio sehingga bank-bank yang sebelumnya mendapatkan jasa giro bagi pemenuhan Giro Wajib Minimum efektif lebih besar dari 5 persen harus menambah Giro Wajib Minimumnya di Bank Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian tersebut disarankan: pertama, pengaturan mengenai Giro Wajib Minimum yang berlaku perlu disesuaikan dengan kondisi likuiditas perbankan dari waktu ke waktu; kedua, bank harus benar-benar dapat mengikuti pola perilaku penarikan nasabah gironya terutama nasabah-nasabah utamanya; ketiga, sebaiknya Bank Indonesia memberi pelonggaran waktu atas penerapan Giro Wajib Minimum terhadap bank-bank yang belum siap dan memperbaiki penerapannya, sehingga tidak menimbulkan ekses terhadap bank yang Giro Wajib Minimumnya justru menjadi naik.

09E01956