Perbankan atau kreditur memberikan dana dalam bentuk kredit kepada peminjam dana atau nasabah debitur dengan pemberian sesuatu obyek/ barang sebagai preventif dalam pemberian kredit, baik berupa benda tetap maupun benda bergerak sebagai jaminan hutang atas penerimaan sejumlah uang tunai/kredit yang diserahkan oleh kreditur/bank. Jaminan hutang adalah sesuatu obyek/barang yang diberikan kepada nasabah kreditur untuk memberikan suatu keyakinan, bahwa nasabah debitur akan memenuhi kewajibannya terhadap perikatan. Dalam proses pengembalian kredit oleh nasabah debitur kepada kreditur/bank adakalanya lancar dan ada juga yang tidak lancar. Pengembalian kredit yang tidak lancar inilah pada akhirnya menjadi kredit macet, dan pada gilirannya akan dilakukan pemblokiran dan penyitaan terhadap harta kekayaan nasabah debitur berupa uang tunai di bank. Dengan demikian perlu dikaji: bagaimanakah pelaksanaan pemblokiran dan penyitaan terhadap harta kekayaan lainnya milik nasabah debitur/ penjamin hutang berupa uang tunai di bank. Hambatan apa saja yang ditemui dalam pelaksanaan pemblokiran dan penyitaan terhadap harta kekayaan nasabah debitur/penjamin hutang berupa uang tunai di bank, serta upaya apakah yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan pemblokiran dan penyitaan terhadap harta kekayaan lainnya milik nasabah debitur/penjamin hutang berupa uang tunai di bank. Dalam mengkaji permasalahan tersebut digunakan metode yuridis normatif dan bentuk penelitiannya adalah deskriptif analitis. Lokasi penelitian dilakukan pada PUPN dan KP2LN Medan. Alat pengumpulan data primer adalah studi dokumen dan pedoman wawancara. Sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan dalam pelaksanaan pemblokiran dan penyitaan terhadap harta kekayaan lainnya milik nasabah debitur/penjamin hutang berupa uang tunai di bank dilakukan oleh PUPN yang dilaksanakan oleh Jurusita KP2LN. Pemblokiran dan penyitaan terhadap uang tunai nasabah debitur/penjamin hutang di bank/kreditur tidak bertentangan dengan ketentuan kerahasiaan bank. Pemblokiran dan penyitaan harta kekayaan lainnya milik terhadap debitur/penjamin hutang beritikad tidak baik dalam menyelesaikan jumlah hutang. Hasil penelitian menunjukkan dalam pelaksanaan pemblokiran dan penyitaan terhadap harta kekayaan lainnya milik nasabah debitur/penjamin hutang berupa uang tunai di bank yang dilakukan oleh PUPN melalui Jurusita KP2LN untuk menyelesaikan hutang nasabah debitur, tidak bertentangan dengan ketentuan kerahasiaan bank. Hambatan yang ditemui adalah terbatasnya data dan informasi tentang keberadaan harta kekayaan nasabah debitur/penjamin hutang berupa uang tunai di bank, karena kreditur/bank masih terikat pada rahasia bank, sehingga tidak bersedia dan membantu dalam memberikan data/informasi tentang dana/uang milik nasabah debitur yang tersimpan di kreditur/bank. Nasabah debitur/penjamin hutang terkesan menghindar dan menutupi akan harta kekayaan lainnya berupa uang tunai di bank. Di samping itu PUPN melalui KP2LN tidak melakukan terobosan hukum, dalam artian tidak giat dalam mencari data dan informasi tentang uang tunai nasabah debitur/penjamin hutang di bank, dan tidak menanyakan kepada kreditur/bank tentang uang tunai nasabah debitur/penjamin hutang yang tersimpan di bank dalam wilayah hukum PUPN dan KP2LN Medan. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam melakukan pemblokiran dan penyitaan terhadap harta kekayaan nasabah debitur/penjamin hutang berupa uang tuani di bank adalah PUPN dan KP2LN harus gencar dan giat dalam menari data dan informasi tentang ada tidaknya harta kekayaan lainnya milik nasabah debitur/penjamin hutang berupa uang tunai di bank. Selain dari pada itu PUPN melalui KP2LN dituntut untuk berperan aktif dalam melakukan koordinasi dengan bank-bank baik swasta maupun pemerintah yang ada pada wilayah hukumnya, sehingga terjadi saling tukar menukar informasi antar bank dengan PUPN dan KP2LN, dengan demikian apabila memperoleh data dan informasi dapat memberitahukan keadaan dan keuangan nasabah debitur yang bersangkutan berupa uang tunai kepada PUPN dan KP2LN. Di satu pihak peran serta pemerintah dalam hal ini Bank Indonesia memberikan izin dalam bentuk tertulis kepada kreditur/bank pelaksana, sehingga dalam memberikan data dan informasi mendapat perlindungan hukum, dengan demikian pelaksanaan pemblokiran dan penyitaan yang dilakukan oleh PUPN Cabang dan KP2LN Medan tentunya akan membawa hasil yang optimal.

08E00251