Pelaksanaan eksekusi lelang terhadap jaminan hutang milik nasabah debitur/ penjamin adalah merupakan konsekuensi logis dari penandatanganan atas perjanjian kredit oleh kreditur/bank dengan penanggung hutang. Eksekusi lelang yang dimaksud disini adalah merupakan suatu sarana untuk melakukan penjualan jaminan hutang milik penanggung hutang/penanggung hutang/penjamin hutang ataupun yang telah disita oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) melalui Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) dalam kaitannya dengan sistem pengurusan piutang negara. Pada saat dilakukan eksekusi lelang terhadap jaminan hutang atau harta kekayaan milik penanggung hutang/penjamin hutang, baik jaminan hutang kebendaan bergerak maupun jaminan hutang kebendaan tidak bergerak sering terjadi masalah yang mengakibatkan eksekusi lelang menjadi batal. Dengan demikian perlu dikaji permasalahan tentang pelaksanaan pembatalan eksekusi lelang terhadap jaminan hutang milik penanggung hutang/penjamin hutang (borgtocht), kendala yang ditemui serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan pembatalan eksekusi lelang terhadap jaminan hutang milik penanggung hutang/penjamin hutang dalam kaitannya dengan pengurusan piutang negara macet pada PUPN Cabang dan KP2LN Medan. Untuk mengkaji permasalahan tersebut digunakan metode yuridis sosiologis dan sifat penelitiannya adalah deskriptif. Lokasi penelitian PUPN Cabang dan KP2LN Medan. Alat pengumpulan data primer adalah pedoman wawancara. Sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui studi dokumen terhadap bahan kepustakaan dan analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Proses pembatalan eksekusi lelang ini dilakukan oleh pemohon penjual dan penanggung hutang dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada KP2LN. Pembatalan eksekusi lelang karena adanya pelunasan hutang oleh penanggung hutang disertai dengan bukti pembayaran. Pembatalan lelang karena penjualan jaminan hutang penanggung hutang secara di bawah tangan yang diajukan secara tertulis dengan uraian barang yang akan dijual, nilai penjualan, identitas calon pembeli dan cara pembayaran. Penebusan barang jaminan oleh pihak ketiga diajukan secara tertulis oleh penjamin hutang dengan uraian barang yang akan ditebus, nilai penebusan serta cara pembayaran. Proses permohonan pembatalan eksekusi lelang diajukan kepada KP2LN melalui Kepala Subbagian Umum, kemudian permohonan tersebut untuk selanjutnya diteruskan kepada Kepala KP2LN untuk selanjutnya memberikan disposisi kepada Kepala Seksi Pelayanan Lelang untuk disampaikan kepada Pejabat Lelang agar memberitahukan kepada calon pembeli/peminat eksekusi lelang tentang adanya pembatalan lelang. Faktor penyebab terjadinya pembatalan eksekusi lelang terhadap barang jaminan penanggung hutang pada KP2LN Medan adalah karena adanya pelunasan hutang, barang dan atau dokumen barang yang akan dilelang disita dalam perkara pidana, barang jaminan yang akan dilelang telah musnah, adanya penjualan barang jaminan penanggung hutang secara di bawah tangan dan adanya penebusan barang jaminan oleh pihak ketiga. Upaya yang dilakukan pihak KP2LN yaitu tetap konsisten menjalankan aturan hukum yang ada, melaksanakan pekerjaan secara teliti dan tertib administrasi sehingga celah hukum sebagai kelemahan yang dapat dimanfaatkan pihak debitur untuk mengajukan gugatan/menghambat proses lelang dapat dihindari, melaksanakan pendidikan dan pelatihan secara berkala terhadap pegawai agar meningkatkan pengetahuan khususnya bidang pengurusan piutang negara dan pelaksanaan lelang, menyusun undang-undang tentang lelang dan peraturan terkait lainnya dengan lebih lengkap. Diharapkan agar KP2LN Medan memperhatikan dan mendukung kelancaran proses pembatalan eksekusi lelang barang jaminan hutang. Disarankan agar KP2LN Medan meningkatkan kinerja dalam melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Hendaknya KP2LN tetap melakukan eksekusi lelang setelah melalui prosedur dan ketentuan yang berlaku, dengan tetap memberikan kesempatan pada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengajukan permohonan pembatalan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Serta perlu diatur lebih jelas khususnya tentang pembatalan eksekusi lelang dan tentang peraturan lelang secara umum.

09E00743