Suatu kredit akan diberikan baru setelah ada suatu kesepakatan tertulis, walaupun mungkin dalam bentuk yang sangat sederhana antara pihak kreditur sebagai pemberi kredit dengan pihak nasabah debitur sebagai penerima kredit. Kesepakatan akan persetujuan tertulis ini sering disebut dengan perjanjian kredit. Perjanjian kredit harus didukung dengan jaminan atau agunan hutang yang memadai, dan dengan adanya jaminan hutang ini merupakan upaya preventif bagi bank dimana apabila nasabah debitur tidak memenuhi kewajibannya atau wanprestasi di kemudian hari maka bank dapat mengeksekusi jaminan/agunan hutang untuk membayar hutang oleh nasabah debitur. Sehingga perlu dikaji tentang pelaksanaan pengelolaan terhadap benda jaminan hutang milik nasabah debitur/penjamin hutang dalam kaitannya dengan pengurusan piutang negara, hambatan yang ditemui dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan pengelolaan terhadap benda jaminan hutang milik nasabah debitur/penjamin hutang. Untuk mengkaji permasalahan di atas dilakukan penelitian pada PUPN dan KP2LN Medan dengan sifat penelitian deskriptif analitis dengan metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pelaksanaan pengelolaan benda jaminan milik nasabah debitur pada KP2LN dengan melakukan pengelolaan terhadap dokumen maupun fisik jaminan hutang. Pengelolaan jaminan hutang meliputi tindakan hukum, menerima, mencatat, menyimpan, memelihara dan mengeluarkan dokumen. Pencatatan dapat dilakukan secara sistematis dan diklasifikasikan berdasarkan jenis-jenis jaminan hutang. Pengelolaan jaminan hutang dilakukan dengan menginventarisasi seluruh jaminan hutang serta mencatat proses pengurusan yang terkait dengan jaminan hutang. Pengamanan terhadap jaminan hutang dilakukan dengan cara melakukan pemblokiran kepada instansi yang terkait dan berwenang, melakukan penarikan terhadap barang bergerak apabila dianggap perlu serta melakukan penyitaan. Di samping pengamanan dokumen dan fisik jaminan hutang atau harta kekayaan lainnya milik nasabah debitur/penanggung hutang, dilakukan penelitian juga atas keaslian dokumen dan kebenaran pengikatan jaminan hutang, yakni mengenai jangka waktu berlakunya dokumen kepemilikan, seperti Sertipikat hak Guna Bangunan (HGB) dan sertipikat Hak pakai (HP) dan bukti kepemilikan atas dokumen lainnya. Dan dalam rangka pendayagunaan Barang Jaminan, dapat dilakukan sewa menyewa yang hasilnya digunakan untuk pembayaran hutang. Pendayagunaan Barang Jaminan dapat dilakukan dengan cara membuat perjanjian dalam bentuk sewa-menyewa. Hambatan dalam pelaksanaan pengelolaan dan penataan terhadap jaminan hutang milik nasabah debitur/penanggung hutang/penjamin hutang ditemui adanya barang jaminan tidak laku terjual, disebabkan: tidak ada peminat atau keinginan masyarakat pembeli eksekusi lelang berkurang, harga taksasi maupun harga limit terlalu tinggi apabila dibandingkan dengan nilai/harga atas jaminan hutang tersebut di lapangan terutama kondisi riel, jaminan hutang nasabah debitur letaknya tidak marketable, jaminan hutang letaknya berdekatan dengan rumah ibadah, jaminan hutang telah dirusak dan hilang karena tindakan dan perbuatan dari pihak yang tidak bertanggung jawab, jaminan hutang telah musnah karena terbakar, jaminan hutang letaknya sangat dekat dengan kali/sungai, jaminan hutang letaknya rendah dan digenangi air setiap saat. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi jaminan hutang kebendaan yang tidak laku terjual dalam kaitannya dengan pelaksanaan pengelolaan dan penataan barang jaminan hutang milik nasabah debitur di KP2LN Medan dapat dilakukan tindakan hukum dengan cara melakukan pelelangan ulang dan penebusan dengan nilai di bawah pengikatan. Disarankan kepada penyerah piutang/kreditur (bank) agar benar-benar sangat selektif di dalam memberikan suatu fasilitas kredit kepada nasabah debitur, dan kepada PUPN/KP2LN agar melakukan sosialisasi dengan instansi terkait lainnya yang terlibat di dalam pengurusan piutang negara, terutama Kantor Pertanahan (BPN) mengenai pengikatan jaminan hutang kebendaan, dokumen persyaratan eksekusi lelang lainnya harus mendapat prioritas utama untuk dipenuhi, terutama SKT dan SKPT agar diterbitkan sebelum eksekusi lelang, sehingga pelaksanaan eksekusi lelang terhadap jaminan hutang kebendaan tidak mengakibatkan tidak laku terjual.

047011002