Sengketa antara Masyarakat versus Perkebunan secara historis telah terjadi sejak zaman Kolonial, ketika dimulainya eksploitasi dan investasi modal secara besar-besaran oleh pengusaha onderneming Belanda di Sumatera Timur. Secara priodik terjadi sengketa berkisar tentang penyewaan tanah hak ulayat masyarakat yang disewakan oleh Sultan kepada pihak ondememing. Masyarakat telah kehilangan hak untuk mengolah dan bercocok tanam serta memungut hasil hutan di atas hak ulayat mereka, yang telah dijadikan perkebunan. Setelah Indonesia Merdeka (1945) sengketa berlanjut sampai RIS, KMB, kembali ke NKRI hingga masa Nasionalisasi Perkebunan Belanda di Indonesia dan seterusnya pada masa Pemerintahan Orde Baru dan Reformasi. Sengketa semakin berkembang karena dipicu oleh faktor-faktor sosial, ekonomi dan politik. Upaya penyelesaian sengketa telah dilakukan oleh Pihak Pemerintah, namun tidak pernah selesai seeara tuntas dan berlanjut sampai sekarang. Walaupun telah dilahirkan beberapa peraturan perundang-undangan sebagai instrument untuk mengatasi konflik, tetapi kesemua peraturan itu tidak berjalan secara efektif, akibatnya konflik tidak dapat diselesaikan dan berlanjut sampai saat ini. Berdasarkan hal tersebut di atas, diadakan penelitian untuk mengkaji faktor-faktor penyebab konflik, kenapa konflik sukar diselesaikan dan selalu muncul kembali, juga mengkaji bagaimana kedudukan hak ulayat serta bagaimana solusi untuk menyelesaikan konflik tersebut. Penelitian ini adalah merupakan penelitian Hukum Normatif, dengan pendekatan Kualitattf; dititik beratkan pada studi perpustakaan untuk memperoleh data primer dan sekunder. Perolehan data ini dimulai dari masa lalu sampai sekarang dan dilengkapi dengan diskripsi dan analisa kasus yang terjadi antara Masyarakat versus Perkebunan PTPN-II dan III.Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa faktor penyebab terjadinya sengketa pertanahan antara Masyarakat versus PTPN-ll dan III tidak dapat dilepaskan dari Latar belakang historis, adanya konflik kepentingan antara pengusaha perkebunan, masyarakat dan pemerintah. Tidak efektifnya hukum yang berlaku dan penyelesaian konflik selalu dilakukan dengan pendekatan politik dan kekuasaan, meskipun dalam prakteknya ada dilakukan musyawarah, tetapi musyawarah berlangsung seeara tidak seimbang rakyat tetap berada dalam posisi runding (bargening position) yang lemah, sehingga walaupun konflik dapat diselesaikan, namun konflik itu akan muncul kembali. Disarankan agar diadakan reformasi UUPA, Pemerintah harus bersikap netral dalam menyelesaikan sengketa, melakukan penelitian terhadap hak ulayat dan dilakukan penyelesaian seeara musyawarah dilaksanakan dengan negosiasi. Pemerintah harus bertindak sebagai fasilitator bukan sebagai mediator dan sebagai upaya terakhir diselesaikan melalui Pengadilan.

D0300613