Dimasukkannya tindak pidana bidang kehutanan sebagai predikat crimes dalam pranata hukum sebagaimana dimaksud di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UUTPPU) tentunya memberikan dasar hukum bagi aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap berbagai transaksi yang mencurigakan dari lembaga-lembaga keuangan seperti bank, pasar modal dan asuransi untuk mencari aliran dana yang pada akhirnya akan menuju kepada aktor intelektual pemegang dana kegiatan illegal logging. Dalam praktek penegakan hukum pada Kasus Adelin Lis (Direksi PT. KNDI) terdapat fakta hukum bahwa putusan Pengadilan Negeri Medan dan Mahkamah Agung tidak menganut konsepsi pemahaman bahwa dalam melakukan penjeratan terhadap pelaku dengan menggunakan pendekatan asas diduga atau patut diduga telah melakukan tindakan menyembunyikan harta kekayaan hasil kejahatan melalui kegiatan money laundering . Berdasarkan hal dimaksud maka permasalahan yang dibahas meliputi pengaturan hukum terhadap penegakan hukum tindak pidana kehutanan dan money laundering di Indonesia, pertanggungjawaban pelaku tindak pidana kehutanan di dalam kasus Adelin Lis (Direksi PT Keang Nam Development Indonesia) dan penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana kehutanan dalam upaya menanggulangi money laundering . Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif dan bersifat deskriptif analisis artinya penelitian hanya menggambarkan tentang situasi atau keadaan yang terjadi terhadap permasalahan yang telah dikemukakan. Sumber data dalam penelitian ini adalah data skunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (library research) yang terdiri dari bahan hukum primer, skunder dan tertier. Analisis untuk data kualitatif dilakukan dengan cara pemilihan pasal-pasal yang berisi kaidah-kaidah hukum yang mengatur tentang tindak pidana kehutanan sebagai predicate crime on money laundering pada tindak pidana pencucian uang. UUTPPU sebenarnya telah memberikan landasan berpijak yang cukup kuat bagi aparat penegak hukum khususnya hakim yang menyidangkan kasus menyangkut penjeratan pelaku kejahatan kehutanan sebagai kejahatan asal melalui tindak pidana pencucian uang (money Laundering) sebagai upaya penanggulangan melalui pendekatan represif (penal). Melalui pendekatan penal ini diharapkan penegakan hukum tindak pidana kehutanan tidak saja secara fisik pelaku dapat dideteksi melainkan juga terhadap harta kekayaan yang didapat dari kejahatan asal (core crime) khususnya praktek illegal logging sehingga pelaku pencucian uang yang dilakukan oleh para aktor yang biasanya mempunyai status sosial yang tinggi (white collar crime ) untuk dapat dimintai pertanggung jawaban pidana, karena di dalam tindak pidana pencucian uang (money laundering) yang menjadi prioritas utama adalah pengembalian atau pengejaran uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil kejahatan Landasan dari prioritas tindak pidana pencucian uang yakni mengejaran dan pengembalian harta kekayaan hasil kejahatan dengan berbagai alasan sebagai berikut: Pertama, jika pengejaran ditujukan kepada pelakunya akan lebih sulit dan juga sangat beresiko. Kedua, jika diperbandingkan antara mengejar pelakunya dengan uang atau harta benda dari hasil kejahatan akan lebih mudah mengejar hasil dari kejahatan. Ketiga bahwa uang atau harta dari hasil kejahatan adalah juga merupakan darah yang menghidupi atau energi dari tindak pidana itu sendiri (live blood of the crime). Melalui penerapan UU rezim anti money laundering memberi peluang penegakan hukum terhadap aktor intelektual yang melakukan tindakan pembalakan liar terutama pemegang IUPHHK dan HPH dengan menekankan penyelidikan pada aliran uang yang dihasilkan dan juga memberikan sebuah landasan berpijak untuk aparat penegak hukum dalam menjerat aktor-aktor intelektual yang mendanai kegiatan illegal logging. Dengan demikian penyelidikan dan penyidikan terhadap aliran hasil kejahatan pembalakan hutan akan lebih mudah dilakukan, oleh karena muara aliran uang sudah tentu akan berakhir pada aktor intelektual penebangan hutan. Untuk itu sangat diharapkan dalam meminta pertanggungjawaban pelaku illegal logging melalui penegakan hukum dalam upaya penanggulangan money laundering maka kerangka hukum yang diterapkan adalah UUTPU yakni tersangka bermaksud menyembunyikan, mengaburkan harta kekayaan hasil kejahatan. Apabila kerangka ini yang digunakan dalam penanggulangan tidak pidana pencucian uang tentunya aparat penegak hukum dapat melakukan tindakan penyitaan terhadap aset pelaku berdasarkan 3 (tiga) modus opzet pelaku yakni placement, layering dan integration.

09E01777