Peraturan ketenagakerjaan melarang pengusaha melakukan diskriminasi pemberian upah terhadap para pekerja karena jenis kelamin, suku, agama dan juga status pekerja, misalnya sebagai pekerja kontrak. Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan, bahwa: “Setiap pekerja/ buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2003 serta peraturan pelaksanaannya yang antara lain dituangkan dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja harus dipahami dan dipatuhi oleh semua pihak yang terkait dengan hubungan kerja, hal ini disebabkan dalam perjanjian kerja merupakan dasar hukum bagi masing-masing pihak bila terjadi perselisihan dikemudian hari, maka penyusunan perjanjian kerja yang benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku merupakan hal yang sangat penting dan strategis. Permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Apakah sistem pengupahan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Di PT. Binanga Mandala Labuhan Batu sudah sesuai dengan Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; bagaimana perlindungan hukum atas upah yang diterima tenaga kerja pada PT. Binanga Mandala Labuhan Batu; dan faktor apa saja yang menyebabkan tidak terlaksananya isi perjanjian kerja dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) pada PT. Binanga Mandala Labuhan Batu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian juridis. Sifat penelitian dilakukan dengan pendekatan yang bersifat deskriptif analitis yang bertujuan untuk menggambarkan, menginventarisasikan dan menganalisis teori-teori dan peraturan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian. Metode juridis digunakan karena penelitian ini membahas penerapan peraturan perundang-undangan tersebut di lapangan (studi lapangan) Sistem pengupahan yang dilakukan oleh PT. Binanga Mandala Labuhan Batu jika dilihat terjadi perbedaan dalam penetapan upah dan fasilitas-fasilitas lainnya antara pekerja tetap dengan pekerja dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu sehingga mengakibatkan tidak adanya keseragaman upah antara pekerja yang satu dengan pekerja lainnya. Sistem pengupahan yang dilakukan oleh PT. Binanga Mandala Labuhan Batu baik itu kepada pekerja tetap maupun pekerja dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tidak sesuai dengan ketentuan UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. PKWT menjadi problematik karena beberapa hal. Pertama, adanya kemungkinan perlakuan berbeda dalam hal pemenuhan hak-hak dasar pekerja antar pekerja permanen (PKWTT) dan pekerja tidak tetap (PKWT). Kedua, adanya upaya pembatasan atau pengaturan atas PKWT dengan konsep “hukum” yang kabur. Akibatnya, masalah PKWT dalam perspektif UU No. 13/2003 adalah tentang pembatasan jenis pekerjaan yang diperbolehkan yaitu hanya pada jenis pekerjaan yang bersifat tidak tetap dan tidak diperbolehkan untuk pekerjaan yang bersifat tetap serta terdapat dua faktor penentu yaitu jangka waktu dan selesainya pekerjaan.

10E00515